BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Hingga akhir Oktober 2025, realisasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencapai Rp4 triliun atau 81,57% dari total pagu tahun ini sebesar Rp4,9 triliun.
Data tersebut dirilis oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, yang membawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.
Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Soekarno, menjelaskan bahwa porsi terbesar dari realisasi TKD masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH).
“Total penyaluran DBH sudah terealisasi sebesar Rp2,5 triliun dari pagu Rp3,1 triliun atau 81,41%. DBH terbesar berasal dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, serta pajak dari sektor migas,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).
Selain DBH, komponen terbesar berikutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah tersalur sebesar Rp854 miliar dari pagu Rp995 miliar atau mencapai 85,80%.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp324 juta dari total pagu Rp524 juta (61,90%), dan DAK Nonfisik sebesar Rp309 miliar dari Rp425 miliar (72,56%).
Untuk Dana Desa (DD), realisasi penyaluran mencapai Rp342 miliar dari pagu Rp412 miliar atau 82,99%. Sedangkan Dana Insentif Fiskal baru tersalurkan sebesar Rp7,2 miliar dari total Rp14 miliar, atau sekitar 50%.
Dengan capaian tersebut, Bojonegoro tercatat sebagai salah satu daerah di Jawa Timur dengan realisasi TKD yang relatif tinggi menjelang akhir tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sisa waktu dua bulan ke depan agar seluruh anggaran terserap maksimal.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
