JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah mulai mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia.
Kenaikan harga energi global yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlebar defisit fiskal hingga melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk menghitung dampak fluktuasi harga minyak terhadap kondisi fiskal nasional.
Dalam simulasi tersebut, tekanan terhadap APBN akan meningkat signifikan jika harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 92 dolar Amerika Serikat per barel.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, pemerintah saat ini berupaya keras menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, berbagai strategi penyesuaian fiskal sedang disiapkan.
Purbaya menjelaskan, langkah pertama yang akan ditempuh adalah melakukan realokasi belanja negara. Namun, jika tekanan fiskal semakin berat dan ruang anggaran semakin terbatas, penyesuaian harga BBM dapat menjadi pilihan terakhir.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” kata dia.
Pemerintah memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk pembagian beban antara negara dan masyarakat untuk menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian pasar energi global.
Sebelum mengambil langkah penyesuaian harga BBM, Kementerian Keuangan juga menyiapkan sejumlah skenario mitigasi fiskal.
Salah satunya dengan menunda sejumlah proyek atau pengadaan barang yang dinilai belum mendesak.
Belanja negara akan difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Beberapa langkah mitigasi yang disiapkan antara lain menunda proyek fisik yang belum memasuki tahap krusial, mengalihkan sebagian dana pengadaan barang untuk menopang subsidi energi, serta memastikan program bantuan sosial tetap berjalan meski terjadi tekanan pada fiskal.
Sebagai informasi, lonjakan harga minyak dunia dipicu situasi keamanan di Timur Tengah yang memanas.
Penghentian operasional di kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco serta penutupan Selat Hormuz menjadi faktor utama yang mengganggu pasokan energi global.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
