JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Canberra, Australia, menyatakan tidak menemukan dokumen terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arsip yang mereka telusuri.
Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (2/10/2026).
Atase pendidikan adalah pejabat khusus atau ahli di bidang pendidikan pada perwakilan diplomatik Republik Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI) yang bertugas membantu Duta Besar dalam mengelola kerja sama internasional.
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nuraini Hariyanti mengatakan, penelusuran telah dilakukan terhadap dokumen yang tersimpan di KBRI Singapura. Namun, dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan arsip yang berkaitan dengan pendidikan Gibran.
Hal itu disampaikan Nuraini ketika menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai catatan pendidikan Gibran yang mungkin tersimpan di KBRI Singapura.
"Bu Atase, Ibu bisa menambahkan nggak, tambahkan record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran?" tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra.
"Mohon izin Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Aini.
Saldi kemudian memperjelas apakah penelusuran tersebut juga mencakup dokumen ketika Gibran masuk dan setelah meninggalkan Singapura.
"Baik, ketika masuk maupun setelah meninggalkan Singapura, ya? Karena ini isunya ada di sekitar pendidikan yang sederajat dengan SLTA, Bu Atase. Jadi nggak ada dokumen apa pun ya di kedutaan, ya?" tanya Saldi.
"Betul," jawab Aini.
KBRI Canberra Juga Tak Menemukan Arsip
Keterangan serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati. Ia menyebut tidak terdapat dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Gibran dalam arsip KBRI Canberra.
Yuli juga mengatakan, pihaknya tidak pernah menerima permohonan yang berkaitan dengan jejak pendidikan Gibran.
Dalam persidangan, Saldi kemudian menanyakan jenis dokumen pendidikan yang umumnya dimiliki atau tercatat di bagian atase pendidikan, termasuk sertifikat maupun informasi mengenai waktu masuk dan keluar dari institusi pendidikan.
"Dokumen-dokumen apa sih yang dimiliki di KBRI, terutama di atase pendidikan? Misalnya soal sertifikat, masuk kapan, keluar kapan, apa yang diketahui di kedutaan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung, yang dilakukan atau yang diikuti Pak Gibran?" tanya Saldi.
Yuli menjawab bahwa penelusuran dilakukan terhadap arsip dalam bentuk fisik maupun digital. Dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan pengajuan permohonan dari Gibran.
"Baik Majelis Hakim. Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy. Kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran. Terima kasih," jawab Yuli.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
