Fantastis! Pagu Anggaran Perjalanan Dinas KPU Untuk Pilkada Bojonegoro Capai Rp 1,9 Miliar

BOJONEGORO, iNews.id – Pagu anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, dalam gelaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini nilainya sebesar Rp 1,9 miliar.

Hal tersebut diketahui saat penyelenggara pemilu, diantaranya KPU dan Bawaslu Bojonegoro dipanggil oleh Komisi A DPRD Bojonegoro, untuk melaksanakan hearing pada rabu (6/11/24).

Baca Juga

KPU Bojonegoro Gelar Simulasi Pungut Hitung Suara Pilkada Serentak 2024

Dari total pagu anggaran sebesar Rp 81 miliar yang diambil dari APBD Bojonegoro tahun 2024, untuk pemilihan kepala daerah serentak, sebanyak Rp 1,9 miliar diantaranya dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisioner KPU Bojonegoro, anggaran untuk biaya perjalanan dinas telah terserap atau terealisasi 16 persen, nilainya sebesar Rp 328 juta, atau masih ada sisa sebanyak Rp 1,6 miliar.

Komisioner KPU Bojonegoro Devisi Penyelenggaraan Ariel Sharon menjelaskan, jika sampai 6 november 2024, total serapan anggaran terealisasi sebesar 31 persen, atau Rp 25 miliar, dari total pagu anggaran sebesar Rp 81 Miliar.

Baca Juga

KPU Bojonegoro Mulai Packing Logistik Pilkada, Ini Tahapan Pendistribusian Hingga ke TPS

Menurut Ariel, serepan anggaran belum signifikan karena sebagian besar dialokasikan untuk honorarium petugas KPPS, saat melaksanaan pemungutan suara.

"Mayoritas anggaran itu diperuntukan untuk honor adhoc,  KPPS saja Rp 15,4 Miliar," jelasnya.

Selain soal total serapan anggaran pilkada di KPU Bojonegoro, Komisi A DPRD juga menyoroti soal debat dan anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut.

Baca Juga

Paslon 02: Jangan Ada Keberpihakan, Diskriminasi, Intervensi di KPU dan Bawaslu Bojonegoro

KPU menyampaikan jika anggaran yang diperuntukan untuk melaksanakan sekali debat, salah satunya debat perdana yang gagal nilainya mencapai Rp 233 juta.  

Ariel menambahkan, jika debat perdana telah terbayar menggunakan anggaran APBD. Pembayaran itu diberikan kepada even organizer (EO) untuk penyelenggaraan sebesar Rp147 juta lebih. Sedangkan untuk lembaga penyiaran sebesar Rp86 juta lebih.

“Total anggaran yang kami gunakan kurang lebih sebesar Rp233 juta,” jelasnya, saat menjawab pertanyaan pemimpin rapat, Choirul Anam, di Gedung DPRD Bojonegoro lantai 3.

Baca Juga

KPU Masih Gunakan Sirekap di Pilkada 2024, Meski Dalam Pileg Banyak Masalah

Pihak KPU Bojonegoro juga meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya "kegaduhan" soal debat ini, hingga menjadi perbincangan publik secara luas.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat, alasan utama ditundanya debat kedua karena kami ini serba salah dalam melakukan keputusan, keputisan itu mengandung banyak sekali resiko," bebernya.

"Kami menghitung resiko terkecil mana, kami sudah melakukan upaya preventif, kami juga sudah koordinasi dengan KPU provinsi," pungkasnya.

Baca Juga

Polisi dan Tokoh Agama Kompak Siap Sukseskan Pilkada Bojonegoro Damai

Pihak KPU berjanji akan menyelesaikan pembahasan soal debat pada rabu malam, atau paling lambat kamis (7/11/24), keputusannya akan disampaikan ke DPRD Bojonegoro.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam meminta seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, untuk mundur jika tak mampu melaksanakan debat pilkada 2024.

"Kami minta mundur semuanya (komisioner KPU), kalau tidak terlaksananya debat selanjutnya," ujar Politisi PPP ini.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Irul, karena pihak KPU sudah dua kali tak mampu melaksanakan debat, pertama karena dihentikan setelah terjadinya kericuhan, pada 19 oktober, sementara rencana debat kedua pada 1 november 2024 juga ditunda.

"Kami serius akan berkirim surat ke KPU RI dan Provinsi jika debat kembali tak terlaksana, karena debat itu penting bagi publik untuk mengetahui visi misi paslon," pungkasnya.

Editor : Arika Hutama