get app
inews
Aa Text
Read Next : Viral Dana Rp3,6 Triliun Bojonegoro Mengendap, Wabup Nurul Azizah Ungkap Fakta Menohok

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Penyebab Data Keuangan Pemda Berbeda, antara BI dan Kemendagri

Sabtu, 01 November 2025 | 09:26 WIB
header img
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Dok. Humas Kemendagri).

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan di balik perbedaan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Tito, hasil penelusuran Kemendagri menemukan dua penyebab utama perbedaan tersebut, yakni perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan input dari bank daerah.

Perbedaan ini mencuat setelah data BI menunjukkan dana Pemda di bank mencapai Rp233 triliun, sementara catatan Kemendagri hanya Rp215 triliun — atau terdapat selisih Rp18 triliun.

Bukan Dana Mengendap, Tapi Waktu Pencatatan yang Berbeda

Tito menegaskan, selisih data itu bukan disebabkan dana Pemda mengendap, melainkan akibat waktu pencatatan yang tidak sama antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah.

“Jangan salah ya, jumlah daerah itu kan 512: ada 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jadi Rp18 triliun dalam waktu satu bulan berbeda itu sangat mungkin,” ujar Tito usai menghadiri acara di JCC Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, dana Pemda bersifat dinamis — bergerak sesuai dengan kebutuhan dan realisasi belanja daerah.

“Rp18 triliunnya sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” tambahnya.

Sebagai contoh, Tito menyoroti Provinsi Jawa Barat, yang menurut data BI memiliki simpanan Rp4,1 triliun, sedangkan data Kemendagri menunjukkan Rp2,7 triliun.

Setelah diverifikasi, diketahui dana Pemprov Jawa Barat berjumlah Rp3,8 triliun, ditambah dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp300 miliar.

“Otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah dibelanjakan,” jelas mantan Kapolri itu.

Kesalahan Input dari Bank Pembangunan Daerah

Selain faktor waktu pencatatan, Tito mengungkapkan bahwa kesalahan input data oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga menjadi penyebab perbedaan data antarinstansi.

Ia mencontohkan kasus Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menurut catatan BI memiliki simpanan Rp5,1 triliun. Namun setelah ditelusuri, ternyata APBD Banjarbaru hanya Rp1,6 triliun dengan sisa kas sekitar Rp800 miliar.

“Rupanya peng-input-nya, yaitu BPD Kalsel, salah memasukkan data. Dana Rp5,1 triliun milik provinsi dilaporkan sebagai milik Kota Banjarbaru,” ungkap Tito.
“Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru, padahal harusnya punya Provinsi Kalsel,” sambungnya.

Kronologi Perbedaan Data yang Jadi Sorotan Publik

Perbedaan data keuangan Pemda ini pertama kali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan data BI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 20 Oktober 2025.

Paparan itu langsung menuai reaksi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), karena terdapat perbedaan signifikan dengan data milik Pemprov Jabar.

Adu argumen sempat terjadi hingga akhirnya KDM mengunjungi BI dan Kemendagri untuk melakukan verifikasi langsung.

Menkeu Purbaya: Kami Gunakan Data Resmi yang Telah Diverifikasi

Menkeu Purbaya kemudian menanggapi perbedaan data tersebut dalam sambutannya pada Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79.

“Data adalah hal yang paling penting. Banyak daerah yang protes dan menyalahkan Kemenkeu karena dianggap datanya tidak akurat,” kata Purbaya.
“Tapi kami selalu berpegang pada data resmi dan sudah dicek berkali-kali,” tegasnya.

Dengan penjelasan kedua pihak ini, publik diharapkan memahami bahwa perbedaan data bukan disebabkan oleh penyimpanan dana yang disengaja, melainkan masalah teknis dan waktu pencatatan antarinstansi.

Editor : Dedi Mahdi

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut