JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono, angkat bicara terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).
Surat pemakzulan tersebut diterbitkan pada 26 Mei 2025 dan ditandatangani empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, serta Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Dokumen dengan kop Purna Wira Satya Bhakti Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu resmi diserahkan ke Sekretariat DPR-MPR pada 27 Agustus 2025.
Menanggapi hal tersebut, Hendropriyono menilai polemik pemakzulan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Itulah saya bilang. Kenapa mesti ribut terus-terusan,” ujar Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menekankan, apabila ada pihak yang memiliki tujuan tertentu, sebaiknya dilakukan secara tenang, bukan dengan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Kalau mau punya begitu-begitu emangnya nggak bisa kalau kita diam-diam saja kita kerja. Yang penting berhasil kalau memang mau punya tujuan sesuatu ya. Yang penting berhasil. Nggak usah kayak begitu,” tuturnya.
Lebih jauh, Hendropriyono mengingatkan setiap kegaduhan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus menanggung konsekuensi penuh apabila terjadi kesalahan, sementara pihak yang mengusulkan tidak ikut memikul beban tanggung jawab.
“Kalau ribut-ribut begitu jadinya pemerintah kita itu nanti saya takut terbawa. Karena pemerintah kan harus tanggung jawab kalau sampai salah. Yang usul-usul ini tanggung jawabnya apa? Kalau negeri hancur emang dia bilang ‘Saya nggak ngomong begitu’ padahal begitu kan,” tegasnya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
