BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD tahun 2025 untuk pembangunan infrastruktur di 320 desa melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan. Fokus pembangunan meliputi jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyatakan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tepat dan efisien, terutama di tengah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, terjadi pengurangan dana melalui dua skema. Bagi daerah dengan dana transfer kecil, pengurangan mencapai 25 persen, sementara daerah dengan dana transfer besar berkurang hingga 30 persen.
“Artinya, harus ada kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat,” tegas Nurul saat membuka Bimbingan Teknis Pelaksanaan BKKD Tahun 2025, Jumat (19/9/2025) di Ruang Angling Dharma.
Lebih lanjut, Nurul menegaskan komitmen Bupati Setyo Wahono dalam mendorong agar dana tersebut benar-benar menyasar pembangunan desa. Selain itu, Pemkab juga menyiapkan alokasi dana abadi sebesar Rp 500 miliar di APBD 2026, yang akan difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan.
Meski mengalami pengurangan transfer pusat, Pemkab Bojonegoro memastikan skema pembangunan tetap mengutamakan program-program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur desa, hingga pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR), Chusaifi Ivan, menyampaikan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program BKKD, telah digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, yakni Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025). Setiap harinya, kegiatan Bimtek diikuti dua sesi oleh seluruh desa penerima BKKD.
“Kami siap mendampingi perencanaan teknis. Mengingat penyaluran BKKD tinggal tiga bulan lagi, desa harus segera menyusun rencana kerja secara matang,” ujarnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
