BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menggelar dialog interaktif Sapa Bupati edisi VI di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026). Mengusung tema "Menata Kota, Memudahkan Warga", forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Kegiatan berlangsung kondusif dan transparan. Masyarakat yang hadir turut menyampaikan berbagai aspirasi terkait penataan kota dan pelayanan publik.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Hadir pula jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), media, serta sejumlah elemen masyarakat.
Sapa Bupati merupakan program rutin yang digelar setiap bulan. Dialog tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemkab Bojonegoro dan Radio Malowopati FM sehingga masyarakat dapat mengikuti pembahasan meski tidak hadir di Pendopo Malowopati.
Pada edisi kali ini, Pemkab Bojonegoro menghadirkan paparan mengenai sejumlah program yang dijalankan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK) serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop UM).
Kepala Dinas PKP CK Bojonegoro Satito Hadi menjelaskan, terdapat empat bidang kerja yang menjadi tanggung jawab instansinya, yakni trotoar, gedung, perumahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pemeliharaan.
Ia juga memaparkan empat fokus penataan ruang publik yang akan dilakukan pada 2026. Penataan tersebut mencakup sejumlah fasilitas publik yang menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat.
"Penataan meliputi revitalisasi Pasar Kota, Alun-Alun, Masjid Darussalam, dan Taman Rajekwesi. Revitalisasi ini bertujuan mengoptimalisasi ruang publik sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat Bojonegoro," ujar Satito.
Pasar Kota Diarahkan Jadi Pasar Semi Modern
Sementara itu, Kepala Dindagkop UM Kabupaten Bojonegoro Mohammad Akhmadi memaparkan rencana penataan pasar sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurut dia, revitalisasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi dan citra pasar tradisional agar lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.
"Di tahun 2026 ini ada revitalisasi Pasar Kota agar tampilannya jauh lebih baik, bersih, dan modern tanpa menghilangkan kearifan lokal. Ke depan, Pasar Kota diarahkan menjadi pasar semi modern yang dilengkapi fasilitas seperti eskalator dan area parkir di setiap lantai," terang Akhmadi.
Penataan Pasar Kota nantinya mengacu pada standar keamanan dan ketertiban. Salah satunya melalui penerapan sistem zonasi pedagang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengaturan sirkulasi koridor, penyediaan sanitasi sesuai standar, serta pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.
Dalam jangka panjang, Pemkab Bojonegoro juga memasukkan rencana pembentukan pasar tematik sebagai bagian dari agenda penataan pasar.
Pemkab Siapkan Area Ekonomi Kerakyatan untuk PKL
Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi perhatian dalam penataan kawasan perkotaan. Dindagkop UM memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan titik area ekonomi kerakyatan yang dinilai representatif bagi para PKL.
Pemkab Bojonegoro menilai PKL memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, penataan diharapkan tidak hanya berorientasi pada ketertiban kota, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan perkotaan, khususnya di sekitar pasar.
"Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota, khususnya pada kawasan pasar di Bojonegoro," pungkasnya.
Wadah Aspirasi Masyarakat
Sapa Bupati menjadi salah satu program Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Program tersebut dirancang sebagai sarana untuk menampung aspirasi, saran, hingga masukan masyarakat secara langsung kepada pimpinan daerah.
Melalui dialog yang digelar setiap bulan, masyarakat dapat menyampaikan persoalan, usulan, maupun kritik yang ditemui di lapangan. Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pemerintah daerah dalam merumuskan respons dan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sapa Bupati juga menjadi ruang komunikasi dua arah. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai program pemerintah, tetapi dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Pemkab Bojonegoro menempatkan forum tersebut sebagai salah satu upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan transparan.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
