Bojonegoro Ngebut Bangun Infrastruktur Akhir Tahun: Efek Sentilan Purbaya atau Masalah Perencanaan?

Opini Redaksi iNews Bojonegoro

Derasnya aktivitas pembangunan di Bojonegoro menjelang akhir tahun 2025 memicu perdebatan publik. Dari sudut kota hingga pelosok 28 kecamatan, berbagai proyek jalan, jembatan, dan infrastruktur lain dikebut hanya dalam hitungan minggu sebelum tahun anggaran berakhir. 

Baca Juga

Bojonegoro Genjot Pembangunan 262 Jembatan di Seluruh Kecamatan, Konektivitas Wilayah Kian Lancar

Fenomena ini sontak menarik perhatian warga, termasuk para kreator konten yang ramai berspekulasi: apakah percepatan ini terkait dengan sentilan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa?

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan baru tersebut sempat menyoroti besarnya dana daerah Bojonegoro yang “mengendap” di kas daerah—mencapai Rp3,6 triliun. 

Kritik ini membuat publik bertanya-tanya: apakah pengerjaan proyek besar-besaran ini merupakan upaya “cuci gudang” anggaran?

Baca Juga

Pembangunan Berkelanjutan di Bojonegoro: APBD, Migas, dan Kolaborasi Semua Pihak

Secara teoritis, pekerjaan infrastruktur tidak mungkin muncul secara spontan. Proyek-proyek besar tentu telah melalui proses perencanaan yang panjang, mulai dari pembahasan APBD 2025 hingga APBD Perubahan (P-APBD). 

Artinya, pembangunan yang terlihat sekarang seharusnya merupakan bagian dari agenda rutin, bukan reaksi instan terhadap kritik publik maupun pemerintah pusat.

Hal itu juga dipertegas oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang menyatakan bahwa dana Rp3 triliun tersebut bukan dana menganggur, melainkan anggaran yang sudah memiliki peruntukan tetapi belum terserap. 

Pernyataan ini hendak menghapus kesan bahwa pemkab tidak bekerja maksimal. Namun demikian, persoalannya bukan semata soal apakah anggaran itu terserap atau tidak—melainkan kapan dan bagaimana anggaran itu digunakan. 

Pengerjaan proyek secara masif pada akhir tahun menimbulkan potensi masalah serius, terutama dari aspek kualitas. Musim hujan pada November–Desember membuat proses pengaspalan hingga pembangunan infrastruktur fisik rawan bermasalah. 

Kualitas yang menurun pada akhirnya akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan anggaran daerah di masa mendatang.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebenarnya telah mengingatkan OPD agar tidak lagi mengulang pola pembangunan “kejar tayang” seperti ini. Ia meminta lelang proyek, terutama infrastruktur fisik, dilakukan sejak awal tahun. 

Evaluasi pun digulirkan sebagai bahan perbaikan untuk perencanaan tahun 2026.

Tetapi pertanyaannya tetap menggelitik: jika nasihat ini sudah disampaikan, mengapa pola lama masih terjadi? Di titik ini, publik berhak bertanya apakah masalahnya terletak pada birokrasi yang lambat, mekanisme perencanaan yang tidak disiplin, atau minimnya komitmen OPD dalam mengawal proses pembangunan tepat waktu.

Di tengah sorotan yang kian tajam, pemerintah daerah Bojonegoro perlu menunjukkan transparansi dan keseriusan dalam menata siklus pembangunan.

Hal itu agar tidak lagi terjadi pengerjaan proyek besar-besaran hanya karena “kepepet” waktu. Karena pembangunan yang berkualitas bukan hanya soal menghabiskan anggaran, melainkan bagaimana anggaran itu digunakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu.

Editor : Dedi Mahdi