Pembangunan Berkelanjutan di Bojonegoro: APBD, Migas, dan Kolaborasi Semua Pihak

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur tahun ini, terus berupaya mendorong pembangunan yang merata. Meski anggaran tinggi, tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah dan industri.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, dalam acara Sinergi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang digelar ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama SKK Migas di Bojonegoro, Kamis (23/7/2025).

Baca Juga

10 Hari Operasi Patuh, 8.710 Pengendara Terjaring di Bojonegoro, Ini Rata-rata Pelanggarannya

“Pembangunan kita masih belum merata, kami sedang menyiapkan masterplan agar pembangunannya merata dan berkelanjutan,” ujar Gunawan.

Gunawan menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara Bojonegoro yang berdampak pada tingginya indeks gini dan ketimpangan ekonomi. “Hari ini kita akan memastikan bagaimana kita bersinergi dan bekerja bersama untuk pembangunan Bojonegoro yang merata dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam pemaparannya, ia menyampaikan target pembangunan Bojonegoro di bidang pangan, lingkungan, kebencanaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan sejumlah dinas, camat, kepala desa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari tiga kecamatan: Kalitidu, Gayam, dan Ngasem.

Baca Juga

Diapresiasi BKN RI, Bojonegoro Jadi Contoh Sukses Penyelenggara CASN

Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Cindy Koeshardini, menyatakan apresiasi terhadap sinergi Pemkab Bojonegoro dengan industri migas. “Industri hulu migas di Lapangan Banyu Urip telah berkontribusi pada pembangunan nasional, Bojonegoro pun harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Cindy menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam program PPM dan menekankan bahwa PPM berbeda dengan Corporate Social Responsibility (CSR), baik dari sumber pendanaan maupun pelaksanaannya. 

“Tentu PPM jauh lebih kecil nilainya dibanding APBD, dan memang PPM tidak untuk menggantikan peran pemerintah,” tandasnya.

Baca Juga

Kronologi Ditemukan 364,58 Gram Sabu dan 199 Butir Pil Inex, Hingga Berujung Kericuhan di Lapas

Diskusi yang melibatkan EMCL, SKK Migas, dan Bappeda Bojonegoro tersebut menjadi langkah awal penyelarasan program kerja EMCL tahun depan agar mendukung arah pembangunan kabupaten.

Editor : Dedi Mahdi