Evaluasi SAKIP 2026, Bupati Bojonegoro Tekankan Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan. Setiap program pemerintah dituntut berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Setyo Wahono saat memberikan arahan dalam kegiatan evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Ruang Angling Dharma lantai 2, pada 9 Oktober 2026 di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Perencanaan harus berorientasi pada kemanfaatan. Anggaran yang kita gunakan harus menghasilkan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Bupati Setyo Wahono.
Menurut Wahono, evaluasi SAKIP memiliki peran penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pencapaian kinerja setiap perangkat daerah. Keterkaitan antartahapan tersebut perlu terus diperiksa agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari tim evaluator. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja aparatur.
Wahono menekankan bahwa evaluasi SAKIP tidak boleh sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, evaluasi harus menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki pelaksanaan program, dan memastikan penggunaan anggaran memberikan hasil yang terukur.
“Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi program, harus terus kita cermati. Tujuannya agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain efektivitas program, Bupati Bojonegoro juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat pembangunan. Kebijakan dan penggunaan anggaran daerah perlu disusun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, serta memastikan program pembangunan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, staf ahli bupati, asisten Sekretariat Daerah Bojonegoro, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Bojonegoro.
Editor: Dedi Mahdi