Pendapatan Belum Capai Target, DPRD Soroti Kinerja Dua BUMD Bojonegoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro mendapat sorotan dari DPRD Bojonegoro karena dianggap kinerja kurang maksimal, keduanya yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS).

Kedua perusahaan daerah tersebut dinilai belum mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Baca Juga

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 17 November, Bojonegoro Masuk Wilayah Waspada

Evaluasi itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 pada (10/11/2026). Komisi B meminta kedua BUMD segera membenahi kinerja dan memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran untuk meningkatkan pendapatan.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, mengatakan evaluasi terhadap BUMD dilakukan dengan melihat realisasi pendapatan selama tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan target pendapatan perusahaan daerah pada 2027.

Dari sejumlah BUMD yang dievaluasi, beberapa perusahaan tercatat telah melampaui target pendapatan. Salah satunya PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Sebaliknya, BPR dan BBS masih perlu bekerja lebih keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Antri Buka Tutup Jalan, 3 Truk Terlibat Kecelakaan Karambol di Kalitidu Bojonegoro

“Kami meminta sisa waktu sekitar satu setengah bulan ini dimaksimalkan untuk meningkatkan persentase capaian pendapatan. Peluang bisnis strategis yang menghasilkan juga harus benar-benar ditangkap,” ungkap Sally.

Khusus BPR, Sally menilai belum tercapainya target pendapatan harus menjadi perhatian serius. Terlebih, perusahaan tersebut saat ini belum memiliki direktur definitif, sementara posisi komisaris juga masih kosong.

Menurut perempuan asal Kecamatan Sumberrejo itu, kekosongan jabatan strategis tersebut perlu segera diselesaikan agar pengelolaan perusahaan berjalan optimal. Pengisian posisi pimpinan diharapkan memperkuat manajemen sekaligus mempercepat perbaikan kinerja.

Baca Juga

130 Pemuda Ikuti Workshop Olahraga di Bojonegoro, DPRD Jatim Dorong Komunitas Jadi Penggerak

"Dengan demikian, BPR diharapkan bisa langsung melakukan akselerasi untuk mengejar target pendapatan sejak awal 2027," tutur Politikus Partai Gerindra ini.

Sementara itu, PT BBS juga diminta mengevaluasi rencana bisnis dan target usahanya. BUMD yang selama ini berfokus pada pengelolaan sumur tua di Kecamatan Kedewan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Komisi B meminta BBS tetap mempertahankan bisnis inti di sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, perusahaan juga perlu mulai mengembangkan peluang usaha di sektor nonmigas untuk memperluas sumber pendapatan.

Baca Juga

Ribuan Siswa Serbu Booth Unigoro di Expo Campus Kediri, Ini yang Menjadi Magnet

Sally menegaskan, pengembangan usaha baru harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta ketentuan perizinan yang dimiliki.

Dorong Perluasan Participating Interest

Selain mengevaluasi kinerja BPR dan BBS, Komisi B DPRD Bojonegoro juga mendorong pemerintah kabupaten memperluas keterlibatan daerah dalam pengelolaan Participating Interest (PI) di sejumlah lapangan migas.

Baca Juga

BMKG Catat Gempa Bumi Landa Bojonegoro Selasa Malam, Segini Kekuatan Magnitudonnya

Selama ini, Bojonegoro baru memperoleh PI dari Lapangan Banyu Urip. Padahal, terdapat sejumlah lapangan migas lain yang dinilai berpotensi memberikan peluang keterlibatan bagi daerah.

Beberapa di antaranya adalah Lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB), Sukowati Field, Kolibri, hingga Sumur Banyu Geni di Kecamatan Kepohbaru.

Untuk menindaklanjuti peluang tersebut, Komisi B meminta Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera menyiapkan kajian dan studi persiapan. Kajian itu diperlukan untuk memetakan potensi serta peluang keterlibatan daerah dalam pengelolaan PI di masing-masing lapangan.

Sally menilai, manfaat PI tidak hanya berkaitan dengan tambahan pendapatan daerah. Keterlibatan pemerintah melalui BUMD juga dapat membuka akses informasi yang lebih luas mengenai operasional lapangan migas, kondisi produksi, hingga peluang transfer teknologi.

Dia mencontohkan keterlibatan PT ADS dalam pengelolaan PI Lapangan Banyu Urip. Dari kerja sama tersebut, perusahaan daerah itu kemudian berkembang hingga dapat mengikuti kerja sama operasi (KSO) bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

“Kalau kita terlibat dalam PI, manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi. Kita juga bisa mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai kondisi lapangan, produksi, hingga perkembangan operasional migas. Bahkan, kami berharap PI bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi,” ujarnya.

Menurut Sally, akses terhadap informasi operasional lapangan migas menjadi penting bagi Bojonegoro. Sebab, selama ini pemerintah daerah belum memperoleh informasi secara terperinci mengenai aktivitas operasional Lapangan JTB.

Kondisi tersebut berbeda dengan Lapangan Banyu Urip. Melalui keterlibatan BUMD dalam PI, pemerintah daerah memiliki kesempatan mengetahui lebih jauh perkembangan lifting hingga perubahan produksi.

“Jangan sampai kita hanya terus menjadi daerah yang ikut dalam pengelolaan Pertamina atau EMCL, tetapi tidak mendapatkan transfer teknologi. Keterlibatan dalam PI diharapkan membuka peluang tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PT BBS Moh. Nur Faqih, menyampaikan pendapatan BBS belum mencapai dari target Rp2,3 miliar. Namun di sisa bulan akhir 2026 ini akan terus memaksimalkan peluang bisnis.

“Kami akan menggenjot di akhir 2026 ini, terutama di insfratruktur atau non migas,” jelasnya.

Editor: Dedi Mahdi