316 Desa di Bojonegoro Jadi Calon Penerima BKKD 2026, Ini Rincian Pembangunannya
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Sebanyak 316 desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bidang infrastruktur dari APBD tahun anggaran 2026. Bantuan tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dari total desa penerima, sebanyak 279 desa mendapatkan alokasi anggaran dari APBD induk 2026. Sementara 37 desa lainnya memperoleh anggaran melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Biyanto, menjelaskan bahwa bantuan tersebut memiliki beberapa peruntukan. Sebanyak 253 desa dialokasikan untuk pembangunan jalan, 14 desa untuk pembangunan jembatan baru, dan 20 desa untuk pembangunan jembatan lanjutan.
Selain itu, terdapat 27 desa yang memperoleh bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
"Ada dua desa BKK topdown untuk menunjang geopark berupa jalan desa," katanya, dikutip dari laman Pemkab Bojonegoro (19/11/2026).
Meski demikian, tidak seluruh bantuan dapat langsung dicairkan. Dari 316 desa yang masuk dalam daftar calon penerima, terdapat enam desa yang dokumen pengajuan pencairannya belum lengkap.
Akibatnya, proposal permohonan pencairan keenam desa tersebut belum disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro.
Biyanto menjelaskan, proses pencairan BKKD tetap harus memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Dari sisi pembangunan fisik, program BKKD Infrastruktur 2026 ditargetkan menghasilkan total pembangunan jalan sepanjang 32,42 kilometer. Rinciannya, jalan beton sepanjang 25,69 kilometer, jalan aspal 6,1 kilometer, dan jalan makadam sepanjang 0,63 kilometer.
"Selain itu, jika semua desa menyerap, selain membangun 32,42 kilometer jalan, juga membangun 34 jembatan desa," imbuhnya.
Pemerintah desa yang menjadi calon penerima bantuan diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan dokumen teknis agar proses pencairan tidak terkendala.
Selain kelengkapan dokumen, pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Pengelolaan anggaran BKKD juga diwajibkan berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam proposal dan dokumen perencanaan.
Pelaksanaan pekerjaan perlu dilengkapi dokumentasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Program BKKD Infrastruktur menjadi salah satu instrumen Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Kebijakan tersebut sejalan dengan salah satu dari lima tematik prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2026.
Melalui pembangunan jalan dan jembatan desa, pemerintah berharap akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan semakin mudah. Infrastruktur yang memadai juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian serta produk usaha masyarakat.
Selain membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, pembangunan infrastruktur desa diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan program BKKD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah bangunan yang diselesaikan. Kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang juga menjadi tolok ukur penting.
Editor: Arika Hutama