BOJONEGORO, iNews.id - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, kembali melakukan hearing atau rapat dengar pendapat, dengan memanggil penyelenggara pemilu, diantaranya KPU dan Bawaslu Bojonegoro.
Hearing yang berlangsung pada rabu siang (6/11/24), di gedung DPRD Bojonegoro lantai 3 ini merupakan yang kedua kalinya, setelah kegiatan serupa juga dilaksanakan pada bulan oktober 2024 kemarin.
Dalam rapat tersebut, masing - masing komisioner, baik KPU maupun Bawaslu Bojonegoro, diminta untuk menjelaskan progres yang dikerjakan selama tahapan pilkada serentak 2024 berlangsung.
Diawali dari KPU Bojonegoro, yang diwakili oleh Ariel Sharon selaku Devisi Teknis Penyelenggaraan, dia menjelaskan terkait update serapan anggaran serta rencana pelaksanaan debat pilkada.
"Sampai hari ini serapan anggaran di KPU Bojonegoro, baru terealisasi 31 persen, atau Rp 25 miliar, dari total pagu anggaran sebesar Rp 81 Miliar," jelasnya.
Menurut Ariel, serepan anggaran belum signifikan karena sebagian besar dialokasikan untuk honorarium petugas KPPS, saat melaksanaan pemungutan suara.
"Mayoritas anggaran itu diperuntukan untuk honor adhoc, KPPS saja Rp 15,4 Miliar," ungkapnya.
Selain itu, Komisioner KPU Bojonegoro juga menjelaskan terkait rencana pelaksanaan debat, yang sebelumnya sempat gagal pada debat pertama, setta debat kedua dilakukan penundaan.
Sementara itu, Ketua komisi A DPRD Bojonegoro Choirul Anam mengatakan, jika setelah mendangar pemaparan dari KPU, dia menyebut sudah maksimal dan bagus, namun masih menyisakan polemik, terutama terkait debat.
"Jangan sampai perkara polemik debat ini, membuat KPU dianggap tidak mampu bekerja dengan baik," ungkapnya.
Menurut politisi PPP ini, penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Bojonegoro itu, sudah 2 kali tidak mampu menyelenggarakan debat.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
