BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Sebanyak 316 desa di Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bidang infrastruktur kebinamargaan tahun anggaran 2026. Namun, enam desa di antaranya belum dapat mencairkan bantuan karena berkas pengajuan belum lengkap.
Dari total 316 desa tersebut, sebanyak 279 desa mendapatkan alokasi anggaran melalui APBD induk 2026, sedangkan 37 desa lainnya bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Enam desa yang belum melengkapi dokumen persyaratan tersebut belum dapat mengajukan proposal permohonan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan demikian, proses pencairan bantuan untuk desa-desa tersebut masih tertunda.
Pemerintah menegaskan, pencairan BKKD harus memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Biyanto, menjelaskan bahwa bantuan infrastruktur tersebut memiliki sejumlah peruntukan. Sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, hingga sarana dan prasarana lainnya.
"Ada dua desa BKK topdown untuk menunjang geopark berupa jalan desa," katanya, dikutip dari kanal resmi Pemkab Bojonegoro, Jumat (20/11/2026).
Secara terperinci, dari 316 desa calon penerima BKKD, sebanyak 253 desa dialokasikan untuk pembangunan jalan, 14 desa untuk pembangunan jembatan baru, 20 desa untuk pembangunan jembatan lanjutan, dan 27 desa lainnya untuk sarana prasarana desa.
Selain itu, terdapat dua desa yang memperoleh BKKD melalui skema top down untuk mendukung pengembangan geopark, khususnya pembangunan jalan desa.
Target Pembangunan Jalan 32,42 Kilometer
Melalui program BKKD kebinamargaan tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan pembangunan jalan desa dengan total panjang mencapai 32,42 kilometer.
Rinciannya, pembangunan jalan beton sepanjang 25,69 kilometer, jalan aspal 6,1 kilometer, dan jalan makadam sepanjang 0,63 kilometer.
"Selain itu, jika semua desa menyerap, selain membangun 32,42 kilometer jalan, juga membangun 34 jembatan desa," imbuhnya.
Pemerintah desa yang masuk daftar penerima bantuan diharapkan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan dokumen teknis agar proses pencairan tidak terhambat.
Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah desa juga diminta memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pembangunan di lapangan.
Pengelolaan anggaran bantuan harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana juga wajib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam proposal maupun dokumen perencanaan.
Selain itu, setiap pekerjaan perlu didukung dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan untuk memastikan hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Melalui program BKKD Infrastruktur, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di Bojonegoro semakin merata, termasuk hingga kawasan pelosok. Pembangunan jalan dan jembatan diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta mempermudah akses menuju pusat pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Infrastruktur yang memadai juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran maupun jumlah pembangunan fisik yang terealisasi. Kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang juga menjadi indikator penting.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
