Pencegahan Korupsi Perspektif PAKSI Bojonegoro

Dedi Mahdi
Rahmat Junaidi, PAKSI Bojonegoro (Foto : Dedi Mahdi / iNews Bojonegoro)

BOJONEGORO.INEWS.ID - Sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan anti korupsi, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Bojonegoro menggelar kegiatan diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, beserta perwakilan Jurnalis dari Kabupaten Bojonegoro. 

Kegiatan yang berlangsung secara daring pada kamis (19/3/25) tersebut, juga dalam rangka merespon Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK di Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025.

Pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di masyarakat, terutama di lingkup birokrasi pemerintahan. Hal tersebut selama ini terus dilakukan oleh PAKSI Bojonegoro.

Rahmat Junaidi selaku PAKSI Bojonegoro mengatakan, jika upaya Pencegahan korupsi, merupakan bagian yang bisa beriringan dengan upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penagak hukum (APH).

"Pencegahan melalui pendidikan anti korupsi, merupakan bagian integral yang sangat penting," jelasnya, kamis (20/3/25).

Sementara itu, menurut Rahmat, dari hasil analisis survey penilaian integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 masih terkoreksi rendah.

"Faktor koreksi terkait tindakan melawan hukum berupa Korupsi maupun mengarah kepada rencana pelaksanaan korupsi masih rendah, untuk itu upaya pendidikan anti korupsi harus diperkuat," bebernya.

"Upaya pencegahannya yang perlu terus ditingkatkan. Keperdulian langsung oleh masyarakat seperti pemanfaatan jalur whistle blowing yang disediakan hingga sekarang belum dimanfaatkan untuk pengaduan," tambah pria yang tinggal di Desa Ngumpakdalem, Dander ini.

Rahmat Junaidi menambahkan, jika media pengaduan disetiap perangkat daerah juga harus disampaikan ke publik, karena selama ini dianggap belum dimanfaatkan secara optimal.

"Zona integritas belum maksimal terwujud terbukati perangkat daerah kurang paham inovasi utama wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,".

"Termasuk yang paling sering kami sampaikan berupa pelaporan gratifikasi yang ringan, seperti parsel maupun yang lebih berat seperti terkait pekerjaan," pungkasnya.

Editor : Arika Hutama

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network