BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempercepat pematangan rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terintegrasi dengan flyover sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan pemaparan hasil studi kelayakan oleh Tim Pusat Kajian Lalu Lintas dan Transportasi (LKFT) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Senin (18/2/2026), di Ruang Angling Dharma.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, proyek strategis ini harus dibangun dengan pendekatan efisien tanpa mengurangi nilai fungsi dan dampak ekonominya bagi masyarakat.
“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Struktur dan layout jalur harus dirancang detail agar penggunaan lahan dan konstruksi lebih optimal,” ujarnya.
Masuk Tahap DED pada 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BM PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan studi kelayakan ditargetkan rampung pada 2025. Selanjutnya, pada 2026 proyek akan memasuki tahap penyusunan Detailed Engineering Design (DED).
“Tahun 2026 dilanjutkan dengan penyusunan DED untuk JLS yang terintegrasi flyover dan jembatan. Dokumen pengadaan tanah, AMDAL, serta ANDALALIN juga akan disusun secara paralel,” jelasnya.
JLS direncanakan berada di sisi selatan rel kereta api. Karena akses masuk kota dari arah selatan melewati perlintasan kereta, maka jalur ini dirancang terintegrasi dengan flyover, terutama untuk mengakomodasi kendaraan bermuatan besar.
Fokus Kurangi Beban Lalu Lintas Perkotaan
Ketua tim kajian, Prof. Ali Awaluddin bersama tim LKFT UGM memaparkan hasil analisis teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan pemodelan lalu lintas, pembangunan JLS diproyeksikan mampu mengurangi volume kendaraan berat yang selama ini membebani pusat kota.
Beberapa titik yang menjadi perhatian utama adalah simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas, yang kerap mengalami kepadatan akibat tingginya arus kendaraan besar dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti rest area.
Dengan hadirnya jalur lingkar selatan, distribusi arus kendaraan diharapkan lebih merata sehingga kemacetan di kawasan perkotaan dapat ditekan secara signifikan.
Ketua DPRD bersama Bupati Bojonegoro saat bahas pembangunan JLS.
DPRD Beri Catatan Strategis
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, mengingat urgensi persoalan kemacetan dan dampak sosial yang terus meningkat. Namun, DPRD memberikan sejumlah catatan penting.
Pertama, efektivitas penggunaan lahan. DPRD meminta proses pembebasan lahan dikonsultasikan secara mendalam agar tidak mengganggu lahan produktif pertanian.
Kedua, dampak ekonomi lokal. Pembangunan JLS diharapkan tetap membuka akses ekonomi bagi warga sekitar, bukan justru mematikan usaha masyarakat terdampak.
Ketiga, manajemen arus lalu lintas. Penentuan titik pintu masuk dan keluar JLS harus dihitung secara presisi agar tidak memunculkan titik kemacetan baru.
Diharapkan Jadi Solusi Jangka Panjang
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, jajaran kepala OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Pemkab Bojonegoro berharap proyek JLS terintegrasi flyover ini menjadi solusi strategis jangka panjang bagi mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
