Bojonegoro.iNews.id – Mantan Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan desa di Kecamatan Ngraho, yang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak 2023.
Kasus tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp1,6 miliar yang digelontorkan pada 2022 untuk pembangunan jalan poros desa di Desa Sugihwaras.
Budi Irawanto, yang akrab disapa Wawan, mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada 2022 setelah menerima keluhan dari warga terkait kualitas jalan yang buruk.
“Saya dapat laporan dari warga, lalu saya sidak. Dan memang, kondisinya sangat parah. Lapisan aspal bisa terkelupas hanya dengan sentuhan satu jari,” ujarnya saat ditemui pada Jumat (13/6/2025).
Wawan menyebut, sidak dilakukan dua kali, namun pada kunjungan kedua pun tidak ditemukan perbaikan signifikan. Ia juga menyoroti tidak adanya keterlibatan perangkat desa dalam proyek tersebut, yang disebut seluruhnya dikelola langsung oleh kepala desa.
“Perangkat desa bilang mereka tidak tahu menahu. Semua dipegang langsung oleh kepala desa,” tambahnya.
Meski kasus ini telah bergulir lebih dari satu tahun, Wawan menilai belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan hukum. Ia berharap Kejari Bojonegoro dapat segera menuntaskan penyelidikan demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Saya baca di media tahun lalu sudah dihitung potensi kerugian negaranya. Tapi sekarang kok sepertinya tenggelam begitu saja,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardana, memastikan proses penyidikan masih berjalan.
“Masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti. Nanti kalau ada perkembangan, pasti kami kabari,” kata Reza.
Untuk diketahui, pada 2022 Desa Sugihwaras menerima kucuran dana BKKD senilai Rp1,6 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan poros desa. Selama menjabat, Wawan diketahui aktif melakukan sidak ke sejumlah desa penerima BKKD guna memastikan kualitas proyek sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
