JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak hadir dalam gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu yang digelar di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/7/2025). Meski demikian, tim kuasa hukum Presiden Jokowi hadir mewakili secara penuh.
Gelar perkara khusus ini turut dihadiri oleh mantan Menpora Roy Suryo, perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), serta tim pengacara Presiden Jokowi.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya bukan bentuk pengabaian, melainkan karena seluruh kewenangan telah diberikan kepada tim hukum. “Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami untuk mengikuti seluruh proses hukum terkait perkara ini,” jelas Yakup di Gedung Bareskrim Polri.
Yakup juga mengungkapkan keberatan atas mekanisme gelar perkara khusus dalam kasus ini, mengingat prosedur tersebut tidak diatur dalam tahap penyelidikan. “Kami sudah menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan gelar perkara khusus karena tidak dikenal dalam tahapan penyelidikan,” katanya.
Meski begitu, pihak Jokowi tetap menghormati proses hukum yang berlangsung dan berharap gelar perkara ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di publik. “Harapan kami setelah gelar perkara ini semua sudah semakin jelas, tidak ada lagi pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi dari UGM,” ujarnya.
Yakup juga menegaskan komitmen pihaknya untuk menghormati hasil dari proses hukum yang berlaku. “Kami harap semua pihak mematuhi hukum dan menghormati hasil gelar perkara ini,” pungkasnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
