BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah resmi menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di Bojonegoro mulai Juli hingga Desember 2025. Program ini bertujuan untuk menekan fluktuasi harga beras di pasaran serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Penyaluran beras SPHP diutamakan bagi pedagang pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di 430 desa dan kelurahan se-Bojonegoro.
“Termasuk juga ke arah Koperasi Desa Merah Putih di 430 desa/kelurahan yang ada di Bojonegoro,” ujar Pemimpin Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, di kantornya, Kamis (24/7/2025).
Distribusi tahap awal menyasar pasar tradisional dan akan diperluas melalui kanal-kanal penyaluran lain secara bertahap. Program ini dijalankan bersamaan dengan bantuan pangan beras yang juga mulai efektif per Juli 2025.
Secara nasional, target penyaluran SPHP mencapai 1,5 juta ton. Pada periode Januari–Maret 2025, realisasi penyaluran sudah mencapai 181,2 ribu ton. Sisanya, sebesar 1,318 juta ton, akan dialokasikan selama Juli–Desember 2025.
Ferdian menambahkan, agar distribusi tepat sasaran, pemerintah kini memperketat proses verifikasi. Proses ini melibatkan Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Satgas Pangan Polri.
“Data yang diverifikasi mencakup nama dan NIK pemilik toko, alamat, kapasitas gudang, hingga foto kios. Ini berdasar pengalaman tahun 2024, banyak hasil verifikasi daerah itu yang tidak sesuai, biar tidak ada masalah terulang di situ,” katanya.
Penyaluran melalui KDMP juga diatur secara ketat. Setiap koperasi hanya boleh membeli maksimal 2 ton beras per transaksi. Pengajuan pembelian ulang diperbolehkan setelah stok terdistribusi, dengan pelaporan melalui aplikasi Klik SPHP.
“Penting dicatat, masyarakat hanya boleh membeli beras SPHP maksimal dua kemasan tiap 5 kg, atau total 10 kg. Jadi, setiap orang hanya bisa membeli 10 kg dan tidak boleh diperjualbelikan kembali,” tegas Ferdian, pria asal Pulau Garam, Madura.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Bojonegoro, Mochammad Rudianto, menyatakan bahwa program SPHP periode kedua tahun ini sudah berjalan. DKPP bertugas melakukan verifikasi mitra penyalur.
“Kalau sudah terverifikasi dari DKPP silakan mitra penyalur mengambil ke gudang Bulog,” jelas Rudianto.
Ia menyebutkan bahwa harga pengambilan beras SPHP di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram, dengan batas maksimal pengambilan 2 ton per minggu. Penyalur diperbolehkan menjual ke masyarakat dengan harga mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.
“Boleh dijual ke end user (masyarakat) harganya Rp12.500 per kg,” pungkasnya.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
