JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama jika kondisi sosial ekonomi masyarakat sedang tidak mendukung.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Meski tidak memiliki kewenangan langsung untuk membatalkan kebijakan di tingkat daerah, Tito menekankan pentingnya sensitivitas kepala daerah terhadap situasi ekonomi warganya.
Kewenangan Daerah Sesuai UU HKPD
Tito menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan pajak, termasuk PBB.
“Saya menyampaikan agar dikaji, dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif, atau tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, maka tunda atau batalkan,” tegas Tito.
Surat Edaran dan Dua Arahan Penting
Tito mengaku telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan pedoman sebelum menetapkan atau menaikkan tarif PBB.
Dalam edaran tersebut, terdapat dua poin utama yang harus menjadi perhatian:
Penyesuaian dengan Kemampuan Masyarakat: Kepala daerah diminta menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Pentingnya Komunikasi Publik: Pemerintah daerah juga diimbau membangun komunikasi publik yang efektif sebelum menerapkan kebijakan, guna menghindari resistensi dari masyarakat.
“Ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan,” tambah Tito.
Kebijakan Pajak Harus Adaptif
Imbauan ini menjadi respons atas keluhan masyarakat di sejumlah daerah yang merasa terbebani oleh kenaikan PBB di tengah tekanan ekonomi. Tito berharap kepala daerah dapat bersikap adaptif dan mengedepankan empati dalam setiap kebijakan fiskal.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
