JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Pemerintah China menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan proyek kereta cepat Whoosh hingga ke Surabaya. Namun, komitmen tersebut bergantung pada penyelesaian masalah utang yang saat ini masih membelit proyek tersebut.
Dalam acara Diskusi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di JS Luwansa, Jakarta, Luhut menyebut bahwa China telah menunjukkan sikap terbuka dan siap menunggu pemerintah Indonesia menyelesaikan Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar kelanjutan proyek.
"China mau melanjutkan, hanya saja ada keterlambatan karena pergantian pemerintahan. Sekarang kita sedang menunggu Keppres. Sementara itu, tim sudah mulai berunding kembali dengan pihak China," kata Luhut, dikutip Minggu (19/10/2025).
Restrukturisasi Keuangan, Bukan APBN
Terkait pendanaan, Luhut menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek Whoosh akan dilakukan melalui restrukturisasi keuangan, bukan dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menampik tudingan bahwa proyek ini akan membebani APBN.
"Siapa yang minta APBN? Tidak ada. Ini hanya soal restrukturisasi. Saya sendiri yang sejak awal menangani proyek ini, dan saya tahu kondisinya saat itu memang sudah dalam keadaan buruk," ungkap Luhut.
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk melunasi utang jumbo proyek kereta cepat.
Transportasi Publik Tidak Menguntungkan, Tapi Penting
Menanggapi kritik terhadap pembengkakan biaya dan belum tercapainya keuntungan dari proyek Whoosh, Luhut menyampaikan bahwa secara global, tidak ada moda transportasi publik yang sepenuhnya menguntungkan.
"Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Semua disubsidi oleh pemerintah. Tapi tentu subsidi harus tepat dan terukur," ujarnya.
Danantara Siap Ambil Alih Penanganan
Luhut juga menyatakan bahwa penanganan utang proyek kereta cepat akan dikoordinasikan langsung olehnya bersama Badan Pengelola Investasi Danantara, holding BUMN yang baru dibentuk.
"Saya sudah bicara dengan Pak Rosan (CEO Danantara), dan beliau sepakat bahwa kita akan tangani bersama agar proyek ini bisa berlanjut," tambahnya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dinilai strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berharap melalui restrukturisasi yang tepat, proyek ini dapat berlanjut tanpa membebani fiskal negara.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
