KAPAS, iNewsBojonegoro.id - Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Kesehatan, harus bertanggung jawab atas mangkraknya operasional Gedung Puskesmas Tanjungharjo, Kecamatan Kapas.
Bangunan fasilitas kesehatan yang menelan anggaran Rp8,4 miliar dari APBD tersebut hingga kini tak beroperasi meski pembangunannya telah rampung sejak 2024.
“Kami sangat menyayangkan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Bangunan ini bersumber dari uang rakyat,” tegas Abdullah Umar, kepada Bojonegoro.iNews.id, Selasa (23/12).
Umar menjelaskan, DPRD telah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro terkait belum difungsikannya puskesmas tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diterima, gedung puskesmas tidak dapat beroperasi karena belum mengantongi izin dari Kementerian Pertanian, mengingat lokasi pembangunan berada di atas lahan LSD (Lahan Sawah Dilindungi).
Ketiadaan izin tersebut berdampak langsung pada sistem operasional puskesmas, termasuk kerja sama dengan lembaga vertikal seperti BPJS Kesehatan yang tidak dapat melakukan klaim pelayanan.
“Kasus ini mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan fasilitas publik. Ini merupakan dosa besar,” kata Umar dengan nada tegas.
DPRD juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah agar gedung puskesmas tidak dibiarkan terbengkalai. Umar menekankan pentingnya solusi cepat agar fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat difungsikan demi menjamin pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Informasinya, dinas harus menyiapkan lahan pengganti lima kali luas lahan LSD yang digunakan. Kata Kepala Dinas, lahan tersebut sudah disiapkan. Kami berharap ini bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi Gedung Puskesmas Tanjungharjo yang berada di Jalan Poros Kecamatan Kapas tampak sepi tanpa aktivitas pelayanan. Rumput liar tumbuh di halaman, pagar terkunci rapat, dan tidak terlihat adanya petugas kesehatan.
Puskesmas yang berada di tengah area persawahan tersebut diketahui sudah tidak melayani masyarakat selama beberapa bulan terakhir.
“Saya kira sudah sekitar tiga bulan atau lebih puskesmas ini tutup,” ujar Yanto, seorang petani setempat, Selasa (23/12).
Sementara itu, pelayanan kesehatan masyarakat saat ini kembali dipusatkan di Gedung Puskesmas Tanjungharjo lama yang berjarak sekitar dua kilometer ke arah barat dari bangunan baru.
“Pelayanan kembali dilakukan di gedung puskesmas yang lama,” ujar salah satu pegawai puskesmas yang enggan disebutkan namanya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penutupan gedung puskesmas baru tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, membenarkan bahwa bangunan puskesmas berdiri di atas lahan LSD.
“Nggih, benar lahan LSD,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/12).
Meski demikian, Ninik mengklaim bahwa Gedung Puskesmas Tanjungharjo yang baru tetap digunakan dan dirawat setiap hari.
“Kami sudah konfirmasi ke Kepala Puskesmas Tanjungharjo. Puskesmas baru tetap digunakan setiap hari untuk kegiatan, termasuk cek kesehatan gratis dan rapat-rapat. Gedung juga tetap dibersihkan setiap hari,” katanya.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
