BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/1/2026), di Ruang Pertemuan Angling Dharma.
Forum ini menjadi tahapan strategis awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Selain itu juga Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, NGO, organisasi perempuan dan pemuda, serta insan media.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD 2027 harus disusun secara inklusif, mendengar aspirasi masyarakat sejak awal, dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Bojonegoro di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Fokus Pembangunan 2027
Tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar yang difokuskan pada infrastruktur dan layanan dasar, serta penguatan fondasi pembangunan sebagai prasyarat kemajuan di tahun-tahun berikutnya.
Adapun fokus perencanaan meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, digitalisasi layanan publik, penanggulangan kebencanaan, serta reformasi birokrasi.
Tema tersebut selaras dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Capaian Makro Pembangunan
Dalam forum tersebut juga dipaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun 0,20 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk miskin berkurang 2.430 jiwa, dari 147.330 jiwa pada 2024 menjadi 144.900 jiwa pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74 atau meningkat 0,99 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini tercatat sebagai peningkatan IPM tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,42 persen pada 2024 menjadi 3,90 persen pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, berdasarkan data BPS Triwulan III, menunjukkan kinerja positif.
Dengan migas, ekonomi tumbuh 6,39 persen, sedangkan tanpa migas tumbuh 6,16 persen. Di bidang tata kelola pemerintahan, nilai SAKIP tahun 2025 meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB, sementara Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 mencapai 82,84 atau predikat BB.
Selain itu, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 mencapai 4,68, menempatkan Bojonegoro di peringkat keenam nasional dan peringkat kedua se-Jawa Timur dengan predikat Pelayanan Prima.
Partisipasi DPRD dan Masyarakat
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar menekankan pentingnya penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.
Hingga saat ini, sebanyak 809 usulan kegiatan dari seluruh fraksi DPRD telah terinput dan terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI.
“Kami berharap RKPD yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Abdullah Umar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah menjelaskan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Forum Konsultasi Publik ini bertujuan menjaring aspirasi dan masukan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.
Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif dengan memadukan mekanisme bottom-up dan top-down planning.
Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjadikan seluruh masukan dalam Forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 agar dokumen perencanaan yang dihasilkan bersifat responsif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
