BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemkab Bojonegoro memperkuat sektor pangan sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis ekonomi global serta dampak perubahan iklim. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperluas perlindungan lahan sawah agar masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Nurul Azizah menegaskan target pemerintah daerah untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87 persen dari total luas yang ditetapkan sebagai LP2B.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang diperkirakan berdampak pada kenaikan harga barang serta penurunan daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, sektor pangan dinilai menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Nurul Azizah, saat ini luas lahan sawah yang telah terlindungi di Bojonegoro baru mencapai sekitar 43.000 hektare. Sementara target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro mencapai 93.000 hektare.
“Artinya kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan masyarakat. Kita juga harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang prosesnya akan dimulai pada April,” ujarnya.
Untuk memastikan akurasi data, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Mereka bertugas melakukan proses geotagging terhadap sekitar 270.000 petani yang tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro.
Meskipun secara administratif para PPL kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Nurul Azizah meminta para penyuluh tetap memberikan dedikasi penuh bagi penguatan sektor pertanian di daerah.
“Tidak boleh ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak dan Ibu lahir serta bekerja di Bojonegoro, sehingga kontribusinya harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menambahkan bahwa sektor pertanian ke depan juga menghadapi tantangan lain, yakni puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.
Karena itu, para penyuluh diminta aktif memberikan edukasi kepada petani terkait pemilihan komoditas yang sesuai dengan ketersediaan air. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kerugian akibat kekeringan.
Selain fokus pada perlindungan lahan, pemerintah daerah juga mulai menjajaki upaya efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang masih bergantung pada BBM.
Melalui berbagai langkah tersebut—mulai dari perlindungan lahan pertanian secara masif, peningkatan akurasi data melalui geotagging, hingga efisiensi biaya produksi—Pemkab Bojonegoro optimistis mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian global.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
