BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menggandeng akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro) untuk menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat penyusunan IPP melalui dukungan akademik, pemetaan indikator, serta pengolahan data pembangunan kepemudaan.
Kepala Dinpora Bojonegoro Arief Nanang Sugianto mengatakan, IPP menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan pembangunan pemuda secara lebih terukur. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (23/9/2026).
“Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemuda sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung perencanaan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro,” tuturnya.
Penyusunan indeks juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar data dan kebijakan yang berkaitan dengan pemuda dapat terintegrasi. Asisten Daerah I Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur Prasetijo menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pembangunan kepemudaan.
Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai program dan kebijakan kepemudaan dapat berjalan selaras.
“Sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, akademisi Unigoro M. Rizqi Agustino memaparkan tahapan penyusunan dan penghitungan IPP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026. Materi yang disampaikan mencakup indikator yang digunakan, kebutuhan data, hingga proses pengolahan data.
Rizqi mengatakan, penyusunan IPP tidak berhenti pada menghasilkan angka indeks. Lebih dari itu, data setiap indikator diharapkan mampu menggambarkan kondisi pembangunan pemuda di Kabupaten Bojonegoro, termasuk aspek yang sudah berkembang dan bagian yang masih membutuhkan perhatian.
“Informasi pada setiap indikator dapat menjadi bahan untuk melihat aspek pembangunan pemuda yang telah berkembang maupun yang masih memerlukan perhatian,” papar akademisi Unigoro.
Ia menambahkan, hasil IPP dapat digunakan sebagai baseline pembangunan kepemudaan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Data tersebut juga dapat menjadi dasar dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemuda.
“Sehingga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pembangunan kepemudaan,” pungkas praktisi digital marketing ini.
Editor : Dedi Mahdi
Artikel Terkait
