Irma Mangar, Dosen Perempuan Unigoro yang Memilih Turun Jalan untuk Suarakan Aspirasi Rakyat

D. AL Mahdi
Aksi Dosen Perempuan Unigoro saat orasi di depan DPRD Bojonegoro. (Foto: Ist)

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Aksi unjuk rasa tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa dan aktivis untuk menyampaikan aspirasi. Kalangan akademisi pun turut mengambil bagian. 

Salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro), Irma Mangar, S.H., M.H., yang ikut berorasi dalam aksi Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) lalu.

Dengan suara lantang, perempuan berjilbab tersebut menyampaikan pandangannya di hadapan massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang gedung dewan.


Dosen Unigoro saat orasi.

Kehadiran Irma di tengah demonstrasi menjadi perhatian. Sebagai seorang dosen, ia menilai menyampaikan gagasan dan mengajarkan demokrasi di ruang perkuliahan saja tidak cukup. Kebebasan berpendapat juga perlu diwujudkan melalui keberanian menyuarakan aspirasi di ruang publik.

Baginya, turun ke jalan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan.

"Sesekali kita harus bersatu turun ke jalan Sebab demokrasi bukan sekadar lantang dalam kata, tetapi keberanian bersuara saat kemanusiaan diinjak. Jika pembakaran dan pembunuhan disambut diam, lalu demokrasi macam apa yang sedang kita perjuangkan?," ungkapnya.

Aksi tersebut diikuti puluhan massa yang tergabung dalam AMBM. Mereka mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan lima tuntutan rakyat atau dikenal dengan sebutan Panca Tuntutan Rakyat.

Keterlibatan dosen dan akademisi Unigoro dalam aksi tersebut menjadi bagian dari solidaritas lintas elemen masyarakat yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah.

Selain akademisi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Unigoro, aksi juga melibatkan  akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.

Para demonstran suarakan lima tuntutan rakyat

Koordinator Lapangan aksi, Nico, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan berbagai elemen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.

Menurut dia, buruh, mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya tidak ingin terus berdiam diri menghadapi kebijakan yang dianggap membebani kehidupan masyarakat.

"Kami di sini (Halaman DPRD Bojonegoro) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat," ungkap Nico.

Lima tuntutan tersebut mencakup persoalan keadilan ekonomi, keadilan gender, keadilan agraria dan lingkungan, keadilan pendidikan dan demokrasi, serta supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM).

Pada tuntutan pertama, massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat. Mereka juga meminta kenaikan upah serta penguatan subsidi bagi masyarakat.

Tuntutan kedua berkaitan dengan keadilan gender. Massa meminta penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Mereka juga mendesak penyediaan pembalut gratis di ruang publik.

Sementara itu, tuntutan ketiga menyoroti persoalan agraria dan lingkungan. Massa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) dan proyek geothermal yang dinilai merusak lingkungan, serta menyita aset korporasi yang dianggap merusak alam.

"Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN (proyek strategis nasional) sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam," tegas Nico dalam orasinya.

Tuntutan keempat menyangkut keadilan pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan sistem pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Adapun tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan HAM. Mereka mendesak penghentian militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan tindakan brutal aparat. Massa juga meminta pembebasan tahanan politik serta pengusutan tuntas berbagai pelanggaran HAM.

"Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar," pungkasnya.

Aksi tersebut memperlihatkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan akademisi, dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 

Editor : Dedi Mahdi

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network