BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro) turut berperan dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam verifikasi lapangan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI secara daring, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan verifikasi berlangsung di Pendopo Malowopati, Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan itu, sejumlah akademisi Unigoro menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan perguruan tinggi tersebut untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dra. Ida Swasanti, M.M., M.Si., mengatakan, keterlibatan akademisi merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Bojonegoro meraih penghargaan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) tersebut.
Menurut Ida, kontribusi Unigoro ditunjukkan melalui pelaporan berbagai kegiatan yang melibatkan dosen maupun mahasiswa, terutama program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di sejumlah bidang.
“Seperti kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan baik sisi kesehatan, pelatihan dan bakti sosial, serta bidang hukum,” tuturnya.
Penghargaan Parahita Ekapraya merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan peran pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.
Strategi ini mendorong agar perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Ida menilai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan strategi tersebut melalui sejumlah program lintas perangkat daerah. Program-program itu mencakup berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas layanan publik hingga pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas perempuan.
Beberapa di antaranya adalah layanan angkutan gratis bagi pelajar penyandang disabilitas, Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), sertifikasi tenaga kerja konstruksi perempuan, serta program beasiswa bagi keluarga miskin dan rentan.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan kesempatan pembangunan yang lebih inklusif.
Ke depan, Ida berharap Unigoro dapat semakin memperkuat penerapan pengarusutamaan gender, khususnya dalam memberikan perlindungan di bidang pendidikan dan memperluas akses perempuan terhadap layanan hukum.
Ia menekankan, upaya perlindungan perempuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aturan formal. Implementasi kebijakan perlu diikuti langkah konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jadi tidak hanya berhenti dalam tataran regulasi, tetapi bagaimana menerjemahkan isi regulasi perlindungan ke dalam aksi nyata,” pungkas Ida.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
