Pejabat di 2 OPD Pemkab Bojonegoro, Diperiksa Polisi terkait Dugaan Gratifikasi & Pungli Toko Modern

BOJONEGORO.INEWS.ID – Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro, melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi dan pungutan liar (Pungli) terhadap pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam upaya menyelidiki dugaan tersebut, penyidik dari Satreskrim telah memanggil sejumlah pihak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bojonegoro setidaknya telah memanggil 4 sampai 5 orang.
Dantaranya pejabat atau perwakilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bojonegoro, pemilik toko, serta perwakilan perusahaan toko modern.
Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono membenarkan kabar tersebut. Hingga saat ini, sekitar empat hingga lima orang telah diperiksa oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bojonegoro perihal dugaan gratifikasi tersebut.
"Sekitar ada empat atau lima orang saat ini yang telah dimintai keterangan, ya,” ungkap AKP Bayu, Selasa (18/2/2025).
Menurut polisi yang lama berdinas di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini, tindakan ini dilakukan berdasarkan informasi serta laporan pengaduan yang masuk ke Polres Bojonegoro terkait dugaan pungli yang mengarah ke gratifikasi dalam proses pengurusan izin terhadap puluhan toko modern.
"Untuk sementara, dugaan awalnya pungli dan gratifikasi. Masih banyak yang belum dimintai keterangan terkait ini, nanti kita update lagi,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Kepala Disdagkop-UM Bojonegoro, Sukaemi yang santer dibicarakan dalam dugaan gratifikasi ini, enggan memberikan komentar terhadap penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Bojonegoro.
"Aku wes pindah, emoh ngomong soal kuwi (Aku sudah pindah, tidak mau ngomong masalah itu)," ujar Sukaemi di Kantor Pemkab Bojonegoro, usai dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro, Jumat (14/2/2025) lalu.
Untuk diketahui, polemik perizinan pendirian Toko Modern di Kabupaten Bojonegoro ini, masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Bahkan, DPRD Bojonegoro telah melakukan hearing beberapa kali dengan pihak terkait.
Bahkan, dalam menindaklanjuti polemik tersebut, Satpol-PP Bojonegoro telah menyisir toko modern yang belum berizin. Saat ini, pihaknya telah melayangkan surat peringatan (SP) ke toko yang belum mengantongi izin.
Editor : Dedi Mahdi