IKN Jadi Sarang Prostitusi, Jarnas Anti-TPPO: Layani Tukang Bangunan Gatal dan ASN Kesepian

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Ketua Umum Jaringan Nasional Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti-TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengungkap adanya praktik perdagangan orang yang berkedok prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Informasi tersebut ia sampaikan langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada.

“Misalnya, mohon izin terakhir, tempat-tempat seperti ini, kemarin baru saja saya bilang ke Pak Kabareskrim, IKN sudah terkenal dengan bordil-bordilnya yang melayani para tukang dan ASN yang kesepian,” ujar Rahayu dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga

Gresik Siap Jadi Pusat Transportasi dan Logistik Menuju IKN Nusantara

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, laporan tentang maraknya prostitusi di IKN baru saja diterimanya. Menurutnya, korban-korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kerap dipaksa melayani pekerja bangunan hingga aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut.

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. (Foto: Jonathan Simanjuntak)

Tak hanya di IKN, Rahayu juga menyebut praktik serupa ditemukan di Papua. “Papua itu terkenal melayani mereka yang bekerja di tambang-tambang,” kata dia.

Rahayu mengungkapkan bahwa sebagian besar korban TPPO menyadari kondisi mereka. Namun, banyak yang terjebak karena tidak adanya pekerjaan yang layak dan rasa malu untuk kembali ke lingkungan keluarga.

Baca Juga

Puan Maharani Tegaskan Dukung IKN : Berbagai Kekurangan Bukan Alasan Musuhi Negara

“Silakan tanya langsung. Kalau ada pekerjaan yang layak tetap gak mau bekerja di situ? Memangnya mereka enggak, mereka pasti ada rasa malu untuk menyampaikan ke keluarganya, dan mohon maaf, mereka gak bisa keluar,” ujarnya.

Menurutnya, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak merupakan solusi penting dalam menekan angka TPPO. “Jadi jangan semudah itu berpikir bahwa, ‘Oh, nggak kaitannya,’ semuanya berkaitan. Jadi ini memang ada di depan mata, tinggal bagaimana kita mau berpihak, keberpihakan kita untuk memastikan,” tegas Rahayu.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menindak praktik prostitusi di IKN. Dalam operasi yang dilakukan bersama Satpol PP dan aparat kepolisian pada bulan Ramadan lalu, delapan warung yang dijadikan tempat praktik prostitusi berhasil dibongkar.

Baca Juga

Jokowi Akan Tinjau IKN hingga Hadiri Kongres PMKRI

“Yang saya tahu pada waktu Ramadan, itu ada prostitusi itu. Kemudian kami gabungan, dengan kepolisian, Satpol PP, kemudian deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Basuki juga menegaskan bahwa saat ini praktik serupa tidak lagi ditemukan di kawasan IKN. “Kalau yang ada yang online sekarang ternyata itu recycle informasinya. Sebelumnya (informasi) itu ada, nah sekarang di-recycle. Menurut deputi pengendalian kami, ‘Oh itu recycle Pak, sekarang sudah nggak ada’,” ucapnya.

Sebelumnya, kabar mengenai keberadaan praktik prostitusi di IKN sempat menjadi sorotan publik. Puluhan pekerja seks komersial (PSK) dari berbagai daerah dilaporkan masuk ke wilayah itu, dengan target utama pekerja proyek dan para pengunjung IKN. Tarif layanan disebut bervariasi, antara Rp300.000 hingga Rp700.000 per sesi.

Editor : Dedi Mahdi