Pemohon Diska Tinggi, APPA Soroti Komitmen Perlindungan Anak di Bojonegoro

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Tingginya angka permintaan dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan tajam. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro menyayangkan situasi ini, mengingat Bojonegoro telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Koordinator APPA Bojonegoro, Nafidatul Himmah, menilai status KLA di Bojonegoro masih bersifat formalitas belaka dan belum disertai dengan komitmen nyata dari pemerintah daerah.

Baca Juga

72 Paskibraka Bojonegoro Resmi Dikukuhkan, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-80 RI

“Saya kira tidak hanya komitmen di atas kertas atau saat kegiatan tertentu, tapi komitmen menjaga anak harus benar-benar dilakukan. Terbukti, selain permintaan diska yang setiap tahun meningkat, kasus pengeroyokan anak di sekolah, bullying, hingga pelecehan anak di bawah umur juga masih tinggi. Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Himmah, Kamis (14/8).

Lebih lanjut, Himmah mengatakan bahwa meskipun Pemkab Bojonegoro kerap menggulirkan program perlindungan anak, implementasinya dinilai belum maksimal dan terkesan hanya untuk kepentingan seremoni.

“Program-program itu seolah hanya dibuat untuk mendapatkan penghargaan. Faktanya, angka diska tetap tinggi, bullying di sekolah masih marak. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi anak, bukan hanya setelah kegiatan selesai lalu foto bersama,” tegasnya.

Baca Juga

Jangkau Wilayah Pinggiran, Dishub Bojonegoro Tambah 3 Rute Baru Angkutan Pelajar Gratis

APPA mendesak Pemkab Bojonegoro segera menyusun regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di daerah tersebut, termasuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak. Himmah juga menyoroti minimnya alokasi anggaran dan pelibatan anak dalam kebijakan.

“Anggaran untuk anak juga masih minim, kegiatan yang melibatkan anak pun jarang. Meskipun sudah ada forum anak, setelah acara selesai ya berhenti begitu saja. Anak-anak malah sering dijadikan objek program, bukan subjek yang dilindungi,” pungkasnya.

Editor : Dedi Mahdi