Noel Ebenezer Ditangkap KPK, Jejak Politik dan Jabatan Komisaris Disorot

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pejabat tinggi negara. Kali ini, yang terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal publik dengan nama Noel Ebenezer. 

Kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, melalui keterangan tertulis pada Kamis (21/8/2025).
"Benar," ujar Fitroh singkat, saat dimintai konfirmasi mengenai OTT tersebut. 

Namun hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi penangkapan, rincian kasus, maupun status hukum Noel Ebenezer dan pihak-pihak lainnya yang turut diamankan. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Noel terkait OTT ini. 

Diketahui, selain menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel juga baru-baru ini ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Penunjukannya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management, yang dituangkan dalam SK Nomor SK-156/MBU/06/2025 dan SK.014/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 16 Juni 2025. 

Noel Ebenezer bukan sosok baru dalam dunia politik. Ia dikenal luas sebagai salah satu pendukung militan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, Noel sempat mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo lewat organisasi Ganjar Mania, meskipun kala itu PDIP belum secara resmi mengusung capres. 

Langkah politik Noel kala itu memicu ketegangan dengan sejumlah politikus PDIP. Tak lama kemudian, arah dukungan beralih ke Prabowo Subianto, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, diumumkan sebagai bakal cawapres. Noel pun membubarkan Ganjar Mania dan mendirikan Prabowo Mania 08. 

Saat ini, publik menantikan konferensi pers resmi dari KPK untuk mengetahui lebih jelas dugaan kasus yang menjerat Noel Ebenezer. KPK, sesuai prosedur, memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari hasil OTT tersebut.

Editor : Dedi Mahdi