Pemkab Bojonegoro Hitung Ulang APBD 2026, Usai TKD dari Pusat Dipangkas Rp1,2 Triliun

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tengah melakukan penghitungan ulang terhadap kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah awal penyesuaian rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya pengurangan signifikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp1,2 triliun.

Baca Juga

Bojonegoro Genjot Pembangunan 262 Jembatan di Seluruh Kecamatan, Konektivitas Wilayah Kian Lancar

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengatakan penghitungan ulang tersebut penting untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Sekarang dalam proses pembahasan sisi pendapatan real dan silpa. Nantinya akan disesuaikan, tidak bicara naik atau turun, tetapi disesuaikan dengan kondisi riil kas daerah,” ujar Nurul Azizah, Kamis (6/11/2025).

Belum Ada Pembahasan Soal Pemotongan TPP

Baca Juga

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkab Bojonegoro Gerak Cepat Cegah Lonjakan Harga Sembako!

Setelah nilai riil pendapatan dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) ditetapkan, Pemkab akan melanjutkan pembahasan terkait penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, Nurul menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi pegawai.

“Secara pembahasan belum ada penyesuaian termasuk rencana pengurangan TPP. Untuk efisiensi, beberapa sudah dilakukan seperti pengurangan perjalanan dinas,” jelasnya.

Baca Juga

Anggaran Naik Jadi Rp334 Juta per Unit, Pemkab Bojonegoro Siapkan 33 Mobil Siaga Desa Baru

Mantan Sekda Bojonegoro itu mengakui kondisi anggaran yang menurun membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Ia menilai efisiensi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Kami hanya bisa menekan belanja operasional, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Tidak mungkin menaikkan PAD dengan membebani masyarakat,” tegasnya.

Rencana Efisiensi: TPP Berpotensi Dikurangi 25 Persen

Baca Juga

Viral Dana Rp3,6 Triliun Bojonegoro Mengendap, Wabup Nurul Azizah Ungkap Fakta Menohok

Meski demikian, berdasarkan rapat paparan ‘Penyesuaian Pagu Raperda Tahun 2026’, muncul wacana pengurangan TPP sebesar rata-rata 25 persen dari total pagu masing-masing OPD sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja daerah.

Beberapa OPD yang disebut mengalami pengurangan cukup besar antara lain:

• Dinas Penanaman Modal dan PTSP: Rp1,23 miliar (25 persen dari pagu Rp11,8 miliar)

Baca Juga

Pemkab Bojonegoro Beberkan Alasan Simpan Anggaran Rp3 Triliun, untuk Tahun 2026

• Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora): Rp1,99 miliar (25 persen dari pagu Rp49,6 miliar)

• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Rp2,3 miliar (25 persen dari pagu Rp39,5 miliar)

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp1,3 miliar

Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa harus memangkas program prioritas atau menaikkan beban pajak masyarakat.

Menakar Kekuatan Fiskal Daerah

Penghitungan ulang APBD 2026 ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bojonegoro untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal. 

Penyesuaian diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan pusat.

Editor : Arika Hutama