Genjot Energi Terbarukan, Prabowo Siap Stop Impor BBM Jenis Solar Tahun Depan

JAKARTA, iNewsBojonegoro.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menjadikan Papua sebagai kawasan utama pengembangan swasembada energi berbasis potensi lokal.

Menurut Prabowo, Papua memiliki sumber energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca Juga

Rombak Aturan dan Awasi Ketat MBG, Prabowo: Tak Boleh Ada Sedikit pun Penyimpangan!

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik, dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Presiden menambahkan, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan energi di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Perkembangan teknologi dinilai membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan secara luas di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tuturnya.

Baca Juga

Game Online Disorot Presiden Prabowo: Anak Bisa Anggap Kekerasan Hal Biasa!

Selain energi terbarukan, Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Kepala Negara menegaskan bahwa kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal nasional. Saat ini, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau bisa potong sampai lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu artinya tiap kabupaten kemungkinan bisa punya satu triliun,” kata Prabowo.

Baca Juga

Presiden Prabowo Siapkan A400 untuk Misi Kemanusiaan dan Evakuasi Medis di Gaza

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di wilayah Papua, memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah juga diminta menyusun skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing.

“Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Tetapi kalau kita punya prioritas, akan kita cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkasnya.

Editor : Dedi Mahdi