Sesar Kendeng hingga Kerusakan Hutan Jadi Ancaman, Bupati Wahono Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026. Langkah tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar selama dua hari, Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro.

Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menyusun strategi penanggulangan bencana yang terukur, sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan dokumen kontingensi harus berangkat dari pemetaan risiko yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) maupun pembangunan infrastruktur pendukung berbasis teknologi.

Bupati menyoroti sejumlah ancaman yang dihadapi Bojonegoro, mulai dari potensi aktivitas Sesar Kendeng, risiko bencana di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan, hingga perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem dan angin puting beliung.

"Seperti Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) menjadi sangat penting. Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi agar penyebaran informasi kebencanaan dari BNPB atau BMKG dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat," ujar Bupati Setyo Wahono.

Selain memperkuat sistem peringatan dini, Wahono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, serta relawan kebencanaan. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar kesiapan personel maupun peralatan di lapangan, terutama untuk proses evakuasi, dapat dioptimalkan.

Ia juga mendorong agar upaya mitigasi tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga menyasar persoalan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Di antaranya melalui pencarian sumber air baru di wilayah rawan kekeringan, mengantisipasi penurunan kesuburan tanah pertanian, serta mengkaji dampak perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas, khususnya di wilayah Ring 1.

"FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkrit dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat, yang didasarkan pada hasil dokumen kontingensi ini," pungkas Bupati Wahono.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan bahwa dokumen rencana kontingensi yang sedang disusun merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di daerah.

Menurut Heru, dokumen tersebut tidak hanya disiapkan sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi pedoman operasional yang memuat pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah penanganan ketika status kedaruratan ditetapkan.

"Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan," tegas Heru.

Melalui penyusunan dokumen tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan semakin meningkat sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif guna meminimalkan risiko bagi masyarakat.

Editor : Arika Hutama