Tiga Raperda Bojonegoro Dikaji KemenHAM Jatim, Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Sorotan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kantor Wilayah Jawa Timur melakukan analisis dan evaluasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro.

hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh regulasi yang disusun sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga

Dukung Pembinaan Atlet Voli Pelajar, Unigoro Diganjar Penghargaan Kapolres Bojonegoro

Evaluasi yang digelar di salah satu hotel di Bojonegoro, Rabu (15/7), mencakup Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Raperda Kabupaten Layak Anak, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Timur, Toar R.E. Mangaribi, mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

"Produk hukum yang disusun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan menjadi pedoman penyusunan peraturan yang berperspektif hak asasi manusia," ujarnya.

Baca Juga

Belum Punya Gedung, 60 Siswa Baru Sekolah Rakyat Bojonegoro Belajar Sementara di Tuban

Menurut Toar, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah seharusnya mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Ia menilai dua dari tiga raperda yang dibahas memiliki keterkaitan erat dengan isu HAM, terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Ia menambahkan, berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, hingga perlindungan pekerja perempuan memerlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Baca Juga

Jelang Pelantikan, ICMI Bojonegoro Siapkan Program Strategis dan Perkuat Kolaborasi dengan Kampus

"Regulasi yang disusun harus mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada kelompok rentan," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Sudiono, menyampaikan bahwa penyusunan setiap raperda selalu melibatkan koordinasi dengan KemenHAM. Langkah tersebut dilakukan agar substansi aturan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip HAM.

Menurutnya, masukan dari KemenHAM menjadi salah satu bahan penting dalam proses pembahasan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan.

Baca Juga

Sempat Kabur ke Sawah, Begini Kronologi Pencuri Motor N-Max di Baureno Berujung Diamuk Warga

"Memang keputusan akhir berada di DPRD. Namun selama pembahasan kami terus berdiskusi dan menerima masukan agar perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan perspektif hukum dan hak asasi manusia," katanya.

Sudiono mengungkapkan, dua raperda saat ini telah memasuki tahap pembahasan lanjutan. Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masih berada pada tahap pendalaman materi.

Ia berharap hasil evaluasi dari KemenHAM Jawa Timur dapat memperkuat kualitas regulasi yang disusun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Editor : Arika Hutama