Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg di Bojonegoro, Distribusi hingga Oknum Jadi Sorotan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama sejumlah pihak terkait bergerak cepat menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram yang terjadi di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan sejak Rabu (18/3/2026)  dengan melibatkan Pertamina dan Polres Bojonegoro. 

Baca Juga

Tujuh Cabang Lomba Siap Meriahkan Rektor Unigoro Cup 2026, Berikut Rinciannya

Dari hasil kegiatan itu, ditemukan sejumlah faktor utama yang memengaruhi terbatasnya distribusi serta kenaikan harga di lapangan.

“Berdasarkan hasil sidak dan pemantauan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan harga LPG 3 kilogram meningkat dan peredarannya terbatas di masyarakat,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama adalah terganggunya distribusi akibat faktor cuaca. Gelombang tinggi menyebabkan kapal pengangkut LPG mengalami keterlambatan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. 

Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyaluran ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga ke tingkat konsumen.

Di sisi lain, permintaan LPG meningkat signifikan menjelang Idul Fitri. 

Aktivitas masyarakat seperti memasak untuk sahur dan berbuka puasa, tradisi megengan, serta bertambahnya pelaku usaha musiman seperti pedagang takjil turut mendorong lonjakan konsumsi. 

Baca Juga

Dugaan Pembongkaran Makam di Bojonegoro Gegerkan Warga, Polisi Selidiki Motif Misterius

Situasi ini bahkan memicu aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

“Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ada pangkalan yang menjual di atas HET Rp18.000 atau menyalurkan ke pengecer dengan harga tinggi,” imbuhnya.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan adanya indikasi praktik tidak wajar dalam distribusi. Sejumlah oknum pangkalan diduga bekerja sama dengan sopir truk pengangkut untuk menyalurkan LPG ke pengecer. 

Akibatnya, masyarakat yang tidak memperoleh LPG di pangkalan terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih mahal. 

Bahkan, ditemukan praktik penjualan bersyarat, di mana pembeli diwajibkan membeli barang lain untuk mendapatkan LPG.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Bojonegoro bersama tim gabungan yang terdiri dari Polres, Pertamina, Satpol PP, serta unsur kecamatan dan desa/kelurahan melakukan pengawasan menyeluruh, mulai dari tingkat SPPBE, agen, pangkalan, hingga pengecer.

Baca Juga

Lebaran 2026, Stasiun Bojonegoro Layani 46.000 Lebih Penumpang

Selain pengawasan, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan kuota LPG sebesar 10 persen dari kebutuhan tahunan yang mencapai 3.879 metrik ton.

Sebagian tambahan kuota tersebut telah direalisasikan melalui distribusi non-reguler untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi terbatas, Pemkab menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelanggaran dalam distribusi LPG.

“Kami meminta Pertamina untuk bertindak tegas. Jika ada pangkalan atau agen yang menjual di atas HET, masyarakat dapat segera melaporkan melalui call center 135,” tegas Nurul Azizah.

Ia menambahkan, setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi tegas, mulai dari pemutusan hubungan usaha (PHU) hingga proses hukum bagi pelanggar.

Melalui langkah terpadu tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap distribusi LPG 3 kilogram dapat kembali normal, harga sesuai ketentuan, serta kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri dapat terpenuhi.

Editor : Arika Hutama