Pastikan Bansos Tepat Sasaran, ASN Pemkab Bojonegoro Cek DTSEN Door to Door ke Rumah Warga

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data penerima program sosial agar seluruh bantuan dan kebijakan berbasis masyarakat dapat tepat sasaran.

Kegiatan ground check dimulai sejak Senin (11/05/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bojonegoro melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.

Baca Juga

Pemkab Salurkan Bantuan 526,9 Ton Pupuk NPK untuk Petani Tembakau di Bojonegoro

Pelaksanaan verifikasi lapangan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang sebelumnya dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026.

Selain itu, langkah ini juga diperkuat melalui rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei serta arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait penegasan validitas data penerima bantuan sosial kepada aparatur desa dan pendamping desa pada 22 April lalu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya program bantuan sosial.

Baca Juga

Anggaran Perubahan APBD Bojonegoro Disepakati Rp6,25 Triliun, Bupati Wahono Soroti Kinerja OPD

"Mulai kemarin telah melakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan," ujar Agus Susetyo.

Dia menjelaskan, proses verifikasi dan validasi DTSEN sebenarnya telah dilakukan sejak Januari hingga April 2026. Namun, setelah melalui tahap analisis, ditemukan sejumlah anomali atau kejanggalan data yang memerlukan pengecekan langsung di lapangan.

"Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai," jelasnya.

Baca Juga

Anggaran Pengadaan Lahan JLS Bojonegoro Ditambah Rp30 Miliar, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Menurut Agus, sejumlah temuan tersebut mengindikasikan adanya kondisi di lapangan yang perlu disesuaikan kembali dengan data administrasi yang tercatat. Karena itu, ground check dinilai menjadi tahapan krusial untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat.

Verifikasi lapangan dilakukan dengan mengacu pada empat komponen utama penentu peringkat kesejahteraan versi Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, dan kondisi hunian warga.

Melalui pelaksanaan ground check secara serentak selama dua pekan ke depan, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data sosial ekonomi yang bersih, objektif, dan kredibel. Dengan demikian, anggaran negara diharapkan dapat tersalurkan secara efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Editor : Arika Hutama