Kebijakan WFH Belum Berlaku di Bojonegoro, Wabup Imbau ASN Bersepeda untuk Jarak Dekat

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya efisiensi energi dan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika global yang berdampak pada kondisi nasional.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam arahannya, ia menyoroti situasi geopolitik internasional, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang turut memengaruhi stabilitas energi global.

Baca Juga

Sebanyak 15.972 Buruh Rokok di Bojonegoro Terima BLT DBHCHT, Masing-Masing Rp875 Ribu

Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut dirasakan hingga ke dalam negeri, sehingga pemerintah pusat meminta daerah melakukan langkah-langkah penghematan, baik energi maupun anggaran.

Salah satu upaya konkret yang didorong di tingkat daerah adalah penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk aktivitas jarak dekat. ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro diimbau menggunakan sepeda atau transportasi umum untuk perjalanan di bawah 7 kilometer.

“Ini bagian dari upaya efisiensi energi yang bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari,” ujarnya, dikutip dari laman pemkab, kamis (2/4).

Baca Juga

Bupati Keluarkan Surat Edaran, ASN dan SPPG di Bojonegoro Wajib Beli Telur Gayatri

Sebagai bentuk implementasi, kegiatan bersepeda setiap hari Senin dilanjutkan dengan apel pagi telah mulai diterapkan. Sementara itu, terkait sistem kerja, ia memastikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) belum diberlakukan di Bojonegoro.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Jika kebijakan tersebut diterapkan, ASN diminta tetap menjaga produktivitas dengan prinsip efisiensi.

Selain itu, Wabup juga menyinggung kondisi energi nasional yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Ia turut menjelaskan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi menjelang hari raya, yang disebabkan oleh hambatan distribusi akibat cuaca buruk.

Baca Juga

Kemarau 2026 Produksi Padi Terancam Turun 50.000 Ton, Ini Langkah Pemkab Bojonegoro

Keterlambatan distribusi tersebut berdampak pada terbatasnya stok di tingkat agen dan pangkalan, sehingga harga sempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengusulkan tambahan kuota LPG sebesar 10 persen serta menggelar operasi pasar murah di sejumlah wilayah. Saat ini, evaluasi masih dilakukan oleh Pertamina.

Lebih lanjut, Wabup menekankan penerapan kebijakan efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa di antaranya meliputi pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, penghematan belanja konsumsi, serta pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga

Perkuat Ekonomi Peternak, Distribusi Telur Gayatri Kini Diperluas dengan Harga Kompetitif

“Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi,” pungkasnya.

Editor: Arika Hutama