Kuota BBM Jatim Dipangkas, ASN Bojonegoro Diminta Bike to Work Setiap Senin dan Jumat

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi energi menyusul kebijakan pengetatan kuota bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 yang ditetapkan oleh BPH Migas.

Kebijakan tersebut berdampak signifikan pada alokasi BBM di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite mengalami penurunan sebesar 9 persen, dari realisasi 2025 sebesar 4.358.878 kiloliter menjadi 3.963.455 kiloliter pada 2026.

Baca Juga

Sidak Pembangunan Jalan, Wabup Bojonegoro Ingatkan Kontraktor: Jangan Main-main dengan Kualitas

Sebaliknya, alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau Solar meningkat tipis sebesar 0,5 persen, dari 2.715.689 kiloliter menjadi 2.729.364 kiloliter. Untuk Kabupaten Bojonegoro sendiri, kuota yang ditetapkan mencapai 64.983 kiloliter untuk Solar dan 110.525 kiloliter untuk Pertalite.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk menjadi pelopor penghematan energi.

Dia menegaskan, kebijakan tersebut diwujudkan melalui imbauan penggunaan sepeda bagi ASN saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat, sebagaimana tertuang dalam surat edaran bupati.

Baca Juga

Peluang Emas! Pendaftaran Beasiswa Bojonegoro 2026 Masih Dibuka, Ini Jadwal dan Syaratnya

“Kami mengajak ASN untuk bersepeda sebagai bentuk aksi nyata, bukan sekadar simbolis. Ini penting agar kuota BBM yang terbatas dapat mencukupi hingga akhir tahun,” ujarnya.

Program Bike to Work tersebut diharapkan mampu menekan konsumsi Pertalite yang secara nasional memang tengah dikurangi. Selain itu, pemerintah daerah menilai kedisiplinan ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung gerakan efisiensi energi.

Pemkab Bojonegoro juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi BBM agar tetap tepat sasaran. Di sisi lain, upaya mendorong gaya hidup ramah lingkungan terus diperkuat melalui kebijakan transportasi yang lebih berkelanjutan di kalangan aparatur pemerintah.

Editor : Arika Hutama