1.186 Anak di Bojonegoro Stunting, 102 Terima Bansos dari Pemkab

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat akurasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Stunting agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang memenuhi kriteria. Langkah tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dan pemadanan data secara berlapis antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dengan mengacu pada basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil review Tim Verifikator Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menunjukkan proses pendataan diawali dengan permintaan data terbaru kasus stunting kepada Dinas Kesehatan. Berdasarkan data yang diterima pada Juli 2025, terdapat 1.320 anak stunting periode Juni 2025.

Baca Juga

Alarm Stunting di Bojonegoro, 14,66 Persen Ibu Hamil Alami Kurang Energi Kronis

Data tersebut kemudian dipadankan dengan data KPM PKH yang memiliki anak berusia di bawah lima tahun dan masih aktif sebagai penerima PKH. Dari proses tersebut, diperoleh 118 calon penerima Bantuan Sosial Stunting Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Namun, sebelum penetapan penerima bantuan, Dinas Sosial kembali melakukan pemutakhiran data pada akhir tahun 2025 untuk memastikan kondisi terbaru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per Januari 2026, jumlah anak stunting periode Desember 2025 menurun menjadi 1.186 anak.

Data terbaru tersebut kembali diverifikasi dan dipadankan dengan basis data PKH. Hasilnya, sebanyak 102 anak berusia di bawah lima tahun dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima Bantuan Sosial Stunting Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp244,8 juta untuk program tersebut.

Baca Juga

Terus Turun, Angka Prevelansi Stunting di Bojonegoro Jadi 12 Persen

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Heriyanto, menegaskan bahwa proses verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

"Kami tidak hanya berpatokan pada satu sumber data. Seluruh data penerima kami padankan dengan data kesehatan dan data PKH agar bantuan sosial stunting benar-benar tepat sasaran. Dengan verifikasi berlapis ini, kami memastikan bahwa anak-anak yang menerima bantuan adalah mereka yang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah," tegasnya, dikutip dari laman Pemkab Bojonegoro.

Selain memastikan ketepatan sasaran, Dinas Sosial juga telah merealisasikan penyaluran bantuan kepada para penerima manfaat melalui mekanisme bertahap sebanyak empat kali dalam satu tahun atau setiap tiga bulan sekali.

Baca Juga

Ketua TP PKK Bojonegoro Prioritaskan Penurunan Angka Stunting dan Kemiskinan

"Bantuan sosial stunting telah kami salurkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Skema penyaluran setiap tiga bulan sekali ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak," jelas Agus.

Menurut Agus, validitas data menjadi fondasi utama keberhasilan program penanganan stunting. Karena itu, sinergi antarlembaga terus diperkuat agar setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping PKH, serta seluruh pemangku kepentingan. Validitas data menjadi fondasi utama agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Bojonegoro dan mendukung percepatan penurunan angka stunting," tambahnya.

Melalui verifikasi data yang berkelanjutan, pemadanan lintas sektor, serta penyaluran bantuan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap program Bantuan Sosial Stunting Tahun Anggaran 2026 mampu mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di daerah.

Editor : Arika Hutama