120 Desa Jadi Prioritas, Ini Tiga Strategi Pemkab Bojonegoro Percepat Penurunan Kemiskinan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memfinalisasi penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027.

Dokumen yang disusun bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program percepatan penurunan kemiskinan secara terpadu.

Baca Juga

BI Dorong Pengentasan Kemiskinan di Bojonegoro Terintegrasi dengan Adaptasi Perubahan Iklim

Paparan laporan akhir penyusunan dokumen tersebut digelar di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/7/2026), sebagai tahapan akhir sebelum dokumen diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, mengatakan penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan 2027 bertujuan menghadirkan kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, dan tepat sasaran.

"Targetnya angka kemiskinan menjadi turun 10,55 persen pada 2026. Dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025," tuturnya.

Baca Juga

Kemiskinan Jadi Akar Masalah, Dinsos Beberkan Problematika Sosial Bojonegoro di Unigoro

Dalam penyusunannya, LPPM Unigoro melakukan analisis data, identifikasi permasalahan, serta penyelarasan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.

Ketua Tim Penyusun LPPM Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menjelaskan dokumen tersebut menetapkan tiga fokus utama strategi sebagai dasar percepatan penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro.

"Dokumen ini menetapkan tiga fokus utama strategi. Yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tiga hal inilah yang harus diselesaikan bersama," paparnya.

Baca Juga

11.854 Ribu Penduduk Bojonegoro Ditargetkan Keluar dari Kemiskinan Tahun Ini

Hasil kajian juga memetakan 120 desa prioritas yang masuk Kuadran I atau kategori merah sebagai wilayah utama intervensi. Penetapan desa prioritas dilakukan berdasarkan berbagai indikator kemiskinan sehingga setiap program dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Kita petakan dan susun skala prioritas program yang tepat," tandas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro tersebut.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bojonegoro, Andik Sudjarwo, mengapresiasi penyusunan dokumen yang berbasis data. Ia menilai sinergi seluruh OPD menjadi kunci agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai.

Baca Juga

122 Desa di Bojonegoro Masuk Zona Merah Kemiskinan, Ini 3 Kecamatan Tertinggi

"Agar target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih optimal," imbuhnya.

Melalui penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan 2027, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan kebijakan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Arika Hutama