BI Dorong Pengentasan Kemiskinan di Bojonegoro Terintegrasi dengan Adaptasi Perubahan Iklim

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Bojonegoro Institute (BI) mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. 

Menurut BI, pendekatan tersebut diperlukan karena dampak krisis iklim semakin memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang bergantung pada sektor pertanian.

Baca Juga

120 Desa Jadi Prioritas, Ini Tiga Strategi Pemkab Bojonegoro Percepat Penurunan Kemiskinan

Gagasan tersebut disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertajuk "Krisis Iklim dan Kemiskinan: Membangun Ketahanan Masyarakat dan Arah Kebijakan Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan, Mitigasi dan Adaptasi Krisis Iklim" yang digelar di Ruang Pertemuan EJSC Bojonegoro, Selasa (14/7/2026).

Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, menilai krisis iklim kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lingkungan semata. Dampaknya telah merambah persoalan pembangunan daerah karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan produktivitas ekonomi, meningkatnya biaya hidup, hingga bertambahnya risiko kemiskinan.

"Krisis iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Ini adalah persoalan ekonomi, sosial, dan keadilan. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim," ujarnya.

Baca Juga

Kemiskinan Jadi Akar Masalah, Dinsos Beberkan Problematika Sosial Bojonegoro di Unigoro

Kabupaten Bojonegoro dinilai memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim karena sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. 

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, sebanyak 67,5 persen rumah tangga di Bojonegoro memiliki usaha utama di sektor tersebut sehingga perubahan pola musim dan cuaca berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Data Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 juga memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi petani. Sebanyak 63,49 persen petani menyebut faktor alam sebagai kendala utama dalam usaha tani mereka. Sementara itu, sekitar 85 persen petani belum memiliki asuransi pertanian sehingga harus menanggung sendiri kerugian ketika terjadi kekeringan, banjir, maupun gagal panen.

Baca Juga

11.854 Ribu Penduduk Bojonegoro Ditargetkan Keluar dari Kemiskinan Tahun Ini

Selain mengancam produksi pertanian, BI menilai perubahan iklim turut memperburuk kualitas lingkungan, meningkatkan risiko bencana, serta menambah biaya hidup masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin sekaligus memperdalam kemiskinan yang telah ada apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif.

Menurut BI, dampak krisis iklim juga dirasakan pemerintah daerah. Kerusakan infrastruktur akibat bencana membuat kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi, penyediaan air bersih, perlindungan sosial, hingga pemulihan sektor pertanian terus meningkat. 

"Konsekuensinya, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas untuk membiayai program pembangunan lainnya," tambahnya.

Baca Juga

122 Desa di Bojonegoro Masuk Zona Merah Kemiskinan, Ini 3 Kecamatan Tertinggi

Dalam kajian yang dipaparkan pada forum tersebut, BI menegaskan bahwa rumah tangga miskin dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. 

Saat terjadi gagal panen atau bencana, banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi, menjual aset produktif, menambah utang, bahkan mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Situasi tersebut berisiko memperkuat lingkaran kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial.

Melalui forum tersebut, Bojonegoro Institute mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas petani, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pengurangan kemiskinan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Baca Juga

Alarm Kemiskinan Bojonegoro, 122 Desa Masuk Kuadran Merah

BI menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun ketahanan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah meningkatnya risiko krisis iklim.

Editor : Arika Hutama