APBD Bojonegoro 2027 Usulkan Belanja Rp 5,08 Triliun, Defisit Rp 594,88 Miliar

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengusulkan belanja daerah sebesar Rp 5,08 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dengan proyeksi pendapatan Rp 4,49 triliun, rancangan anggaran tersebut mencatat defisit sekitar Rp 594,88 miliar.

Rancangan APBD 2027 itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (21/10/2026). Rapat tersebut juga membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Baca Juga

DPRD dan Pemkab Bojonegoro Sepakati KUA-PPAS 2027, Belanja Daerah di APBD Capai Rp5,08 Triliun

Berdasarkan postur anggaran yang diusulkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 4.490.688.127.449, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 5.085.570.107.147. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp 594.881.979.698.

Pemerintah daerah merencanakan penutupan defisit melalui pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 794.881.979.698, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 200 miliar.

Selain memaparkan rancangan anggaran, Setyo Wahono menyampaikan sejumlah sasaran makroekonomi yang hendak dicapai Kabupaten Bojonegoro pada 2027. Target tersebut meliputi pengendalian inflasi sebesar 2,46 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4 persen, angka kemiskinan 9,8 persen, serta rasio gini sebesar 0,2.

Baca Juga

Belanja di APBD Bojonegoro 2027 Diproyeksi Turun Rp1,5 Triliun, Bankeu Desa Terpangkas Rp446 Miliar

Target-target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dibahas bersama DPRD untuk menyelaraskan perencanaan fiskal dengan kebutuhan masyarakat.

Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian

Dalam rapat paripurna yang sama, Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, terutama korban kekerasan. Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan infrastruktur, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak dasar dan keamanan seluruh warga.

Baca Juga

APBD Bojonegoro 2027 Diproyeksikan Rp5,1 Triliun, Pemkab Fokus pada 5 Program Prioritas

"Persetujuan terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan," paparnya.

Setyo Wahono juga menginstruksikan jajaran perangkat daerah terkait agar segera menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, serta memastikan program perlindungan tersebut memperoleh alokasi anggaran yang memadai dalam APBD.

Tahapan pembahasan Raperda itu meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, laporan panitia khusus, permintaan persetujuan, hingga penandatanganan nota persetujuan bersama.

Sementara itu, pembahasan Raperda APBD 2027 dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan bupati. Masukan dari legislatif diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, kebijakan anggaran daerah diharapkan dapat mengakomodasi prioritas pembangunan, mendukung pencapaian target ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Editor: Arika Hutama