Belanja APBD Bojonegoro 2027 Merosot Hampir Rp 1,3 Triliun, DPRD Minta OPD Tak Lambat Bergerak

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam.

Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 5,208 triliun. Angka itu turun sekitar Rp 1,29 triliun dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp 6,499 triliun.

Baca Juga

APBD Bojonegoro 2027 Usulkan Belanja Rp 5,08 Triliun, Defisit Rp 594,88 Miliar

Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Bojonegoro pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp 4.488.843.757.449. Sementara belanja daerah mencapai Rp 5.208.345.910.247.

Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp 719.502.152.798. Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk 2026, penurunan belanja daerah mencapai Rp 1.291.075.371.138 atau sekitar 19,86 persen. Pada tahun anggaran 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 6.499.421.281.385.

Baca Juga

DPRD Bojonegoro Bahas APBD 2027 dan Tetapkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Penurunan juga terjadi pada sisi pendapatan. Dari sebelumnya Rp 4.566.514.235.561 pada APBD Induk 2026, pendapatan daerah 2027 turun menjadi Rp 4.488.843.757.449. Selisihnya mencapai sekitar Rp 77,67 miliar atau 1,70 persen.

Di sisi lain, defisit APBD mengalami penurunan cukup signifikan. Jika pada 2026 defisit mencapai Rp 1.932.907.045.824, pada 2027 nilainya turun menjadi Rp 719.502.152.798 atau berkurang sekitar Rp 1,213 triliun (62,78 persen).

Penurunan postur anggaran tersebut membuat ruang fiskal Pemkab Bojonegoro pada 2027 lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, ketepatan dalam menentukan program prioritas, waktu pelaksanaan, serta kualitas belanja menjadi semakin penting.

Baca Juga

5.610 Anak Tidak Sekolah Jadi Sorotan DPRD Bojonegoro, Penanganan Diminta Lintas OPD

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyebut persetujuan bersama APBD 2027 sebagai titik temu berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan daerah.

“Kesepakatan ini sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat,” kata Setyo Wahono.

Dia mengingatkan, tantangan pembangunan daerah terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah harus dikelola secara cermat dan bertanggung jawab.

Baca Juga

DPRD dan Pemkab Bojonegoro Sepakati Dua Perda Strategis, Perkuat Perlindungan Anak dan Pariwisata

Wahono berharap setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Dia juga meminta DPRD terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

“DPRD Kabupaten Bojonegoro kami harap agar terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah disepakati,” lanjutnya.

Ketua DPRD Minta OPD Percepat Pelaksanaan APBD

Baca Juga

384 Ribu Keluarga Masuk Data Anomali, DPRD Bojonegoro Desak DTSEN Segera Dituntaskan

Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan APBD sejak awal tahun anggaran. Menurut dia, percepatan bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran, melainkan memastikan program berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu momentum yang perlu diperhatikan adalah Ramadan dan Idulfitri. Pada periode tersebut, kebutuhan masyarakat biasanya meningkat, mulai dari bahan pangan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Belanja pemerintah yang direalisasikan sejak awal tahun diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai program pelayanan publik dapat mendorong perputaran uang di tengah masyarakat.

"Apabila pelaksanaan anggaran terlambat dan menumpuk pada akhir tahun, manfaat belanja pemerintah berpotensi dirasakan lebih lambat," terangnya.

Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan pelaksanaan program sejak awal tahun. Persiapan administrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan kegiatan harus berjalan sesuai tahapan.

Meski demikian, percepatan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kualitas pekerjaan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Abdulloh juga menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2027. 

"Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro," ungkapnya.

Editor: Arika Hutama