384 Ribu Keluarga Masuk Data Anomali, DPRD Bojonegoro Desak DTSEN Segera Dituntaskan

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Komisi. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto itu membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya terkait anomali Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam rapat bersama Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Komisi C menyoroti pentingnya validitas dan akurasi DTSEN yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Baca Juga

Usai Diresmikan Presiden Prabowo, KDMP di Bojonegoro Ini Masih Tutup

Anggota dewan meminta Dinas Sosial terus melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, termasuk menindaklanjuti berbagai temuan ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengungkapkan bahwa hasil ground check yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini masih dalam proses pengolahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

‎”Sudah dilakukan Ground check, tapi hasilnya diserahkan ke BPS,” kata Ahmad Supriyanto usai rapat, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga

Terima DBH Minyak Rp229 Miliar, DPRD Bojonegoro Ingatkan Pemkab Bijak Kelola Anggaran

Menurutnya, proses penyelesaian data tersebut sangat penting karena DTSEN menjadi salah satu rujukan utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

‎”Data itu penting sekali sebagai rujukan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, banyak program pemerintah yang hingga kini masih menunggu hasil akhir pemutakhiran DTSEN. Program-program tersebut meliputi bantuan sosial, beasiswa, hingga pembayaran iuran BPJS bagi tenaga kerja rentan.

Baca Juga

Dinkes Bojonegoro: 23 SPPG Tak Kantongi Sertifikat SLHS Namun Masih Beroperasi

‎”Banyak yang nunggu data tersebut. Bansos pakai data itu, beasiswa juga nunggu, iuran BPJS bagi tenaga kerja rentan juga nunggu,” ungkapnya.

Karena itu, Komisi C DPRD Bojonegoro meminta percepatan penyelesaian pengolahan data tersebut. DPRD juga berencana menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan BPS guna memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan pemrosesan data DTSEN.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melaporkan bahwa pelaksanaan Ground Check (GC) DTSEN telah dilakukan pada 11 hingga 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 384.537 keluarga yang masuk kategori data anomali.

Baca Juga

DPRD Bojonegoro Panggil Seluruh Kepala SPPG, Bahas Menu MBG yang Dikeluhkan Masyarakat

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa ground check dilakukan untuk memastikan validitas dan akurasi data sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran program perlindungan sosial secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya data anomali. Di antaranya perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, perpindahan penduduk, perbedaan identitas kependudukan, perubahan status pekerjaan dan penghasilan, hingga perubahan kondisi hunian serta kepemilikan aset.

Menurut Dinas Sosial, seluruh hasil ground check akan digunakan sebagai bahan perbaikan dan pemadanan data bersama perangkat daerah dan BPS. Namun hingga kini, hasil pemeringkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga masih dalam tahap pengolahan oleh BPS sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Menu MBG Ramadan Ramai Dikeluhkan Wali Murid, DPRD Bojonegoro Bakal Panggil SPPG untuk Klarifikasi

Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah program yang membutuhkan basis data DTSEN karena masih harus menunggu hasil akhir pemutakhiran sebelum dapat dijalankan secara optimal.

‎”Saran dari DPRD memang salah satunya berkaitan dengan perlunya petugas yang lebih profesional yang ada di lapangan,” imbuh Agus.

Agus mengakui bahwa proses pendataan pada Januari hingga April 2026 dilakukan oleh perangkat desa dan kader desa yang ditunjuk oleh kepala desa masing-masing.

‎”Setelah dianalisis oleh BPS ini ada data anomali yang di lapangan sehingga perlu groundcheck oleh teman-teman ASN kemarin itu, bukan kita tidak percaya dengan perangkat desa, karena mereka lebih tahu kondisi, tetapi kesalahan ini manusiawi,” tandasnya.

Editor : Arika Hutama