Terima DBH Minyak Rp229 Miliar, DPRD Bojonegoro Ingatkan Pemkab Bijak Kelola Anggaran

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerima dana transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp265 miliar pada triwulan pertama atau hingga akhir Maret 2026. Nilai tersebut setara sekitar 20 persen dari target DBH tahun ini yang dipatok mencapai Rp1,3 triliun.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat lebih dari Rp1 triliun dana transfer yang diproyeksikan akan mengalir pada triwulan-triwulan berikutnya.

Baca Juga

Triwulan I Tahun 2026, Bojonegoro Terima DBH Rp265 Miliar! Berikut Rincianya

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, realisasi DBH pada awal tahun ini didominasi sektor sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Dari total realisasi, lebih dari Rp235 miliar berasal dari DBH sumber daya alam, sementara DBH pajak menyumbang sekitar Rp30 miliar.

Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menyebut sektor minyak bumi menjadi kontributor terbesar dalam realisasi DBH tersebut.

“DBH minyak bumi telah terealisasi sebesar Rp229,9 miliar dari pagu tahun ini sebesar Rp919,6 miliar,” ujarnya.

Baca Juga

Wow! Bojonegoro Pernah Terima DBH SDA Lebih dari Rp2 Triliun, Selama 3 Tahun Beruntun

Selain itu, sektor pajak juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga triwulan pertama, realisasi DBH PBB mencapai Rp29,1 miliar atau sekitar 10 persen dari target Rp291,6 miliar.

"DBH PBB masih didominasi sektor minyak dan gas (migas), dengan realisasi PBB migas mencapai Rp28,8 miliar dari pagu Rp288 miliar atau sekitar 10 persen," tambahnya.

Kontribusi lain datang dari sektor gas bumi yang telah terealisasi sebesar Rp5 miliar atau sekitar 25 persen dari target Rp21,3 miliar. Sementara itu, DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sekitar Rp1 miliar atau 10 persen dari target Rp10 miliar.

Baca Juga

Bojonegoro Masih Jadi Tulang Punggung Energi Nasional, 5 Tahun Terakhir Terima DBH Belasan Triliun!

Pemerintah berharap penyaluran DBH pada periode berikutnya dapat berlangsung optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara bijak dan efektif. Ia menilai besarnya transfer dari pemerintah pusat akan berdampak pada meningkatnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Transfer dari pusat ini, harus dimaksimalkan Pemkab Bojonegoro untuk merealisasikan program prioritas," tegas Lasuri.

Baca Juga

DBH Migas Cair 100 Persen, Pendapatan Bojonegoro Tembus Rp1,9 Triliun

Melimpahnya DBH dari sektor migas diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan yang menjadi prioritas daerah.

Editor : Dedi Mahdi