UMKM Bojonegoro Ingin Naik Kelas? OJK dan FAME Ungkap Pentingnya Pengelolaan Keuangan Digital

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pengelolaan keuangan yang tertib dan berbasis digital menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas akses pembiayaan.

Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) di Bojonegoro.

Baca Juga

Puluhan Rumah Rusak hingga Pohon Tumbang Timpa Mobil usai Diterjang Hujan Angin di Bojonegoro

Ketua DPW FAME Jawa Timur, Eny Zuhrotin, dalam kegiatan yang berlangsung pada 12 november 2026 ini mengungkapkan, jika masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan. 

Di antaranya pencatatan transaksi yang belum konsisten, pencampuran uang pribadi dengan uang usaha, hingga ketidakmampuan mengetahui keuntungan usaha secara riil.

Persoalan lainnya meliputi pengelolaan persediaan, piutang, dan utang yang belum terkendali. Selain itu, penyimpanan bukti transaksi yang kurang tertata juga menjadi kendala ketika pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan pembiayaan.

Baca Juga

Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Lima Kecamatan di Bojonegoro, Rumah Warga Roboh

“Omzet menunjukkan aktivitas penjualan, sedangkan laporan keuangan menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya. Jadi, memiliki omzet saja belum cukup jika tidak didukung catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurut Eny, transformasi keuangan digital tidak sebatas penggunaan aplikasi untuk mencatat transaksi. Lebih dari itu, transformasi tersebut merupakan perubahan pola pengelolaan keuangan dari sistem manual dan tidak terstruktur menjadi lebih tertib, terintegrasi, transparan, serta mampu menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis.

Dia menjelaskan, terdapat tiga pilar utama dalam transformasi keuangan digital bagi UMKM, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko, dan akses pembiayaan.

Baca Juga

Kata Pelatih Persibo Bojonegoro, Usai Ditahan Persipa Pati Tanpa Gol di Laga Perdana Liga Nusantara

Pilar akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, penyimpanan bukti keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan. Sementara mitigasi risiko dilakukan dengan mengendalikan kas, persediaan, piutang, utang, transaksi digital, serta menjaga keamanan data.

Adapun pilar akses pembiayaan diarahkan untuk membangun informasi keuangan yang kredibel. Dengan demikian, lembaga pembiayaan dapat menilai kondisi usaha sekaligus kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Sementara itu, perwakilan OJK Jawa Timur, Indrawan Nugroho, menekankan pentingnya pemahaman terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan bagi pelaku UMKM.

Baca Juga

BRIN Jajaki Pengembangan Biomassa di Bojonegoro, Limbah Pertanian Jadi Salah Satu Potensi

Menurut dia, pemahaman tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas keuangan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

“Literasi keuangan menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk memahami produk dan layanan jasa keuangan, mengambil keputusan secara bijak, serta mengelola keuangan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan akses keuangan untuk mendukung perkembangan usahanya,” jelasnya.

Indrawan juga menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian berbeda.

Baca Juga

KPK Turun ke Bojonegoro, Periksa Proyek Pemkab dan Soroti Pengelolaan Anggaran

Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Sementara inklusi keuangan berhubungan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan serta kemampuan.

“Melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaku UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, penguatan kapasitas UMKM diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan omzet, tetapi juga diikuti dengan tata kelola keuangan yang lebih profesional. Dengan pencatatan keuangan yang baik, pelaku usaha diharapkan memiliki fondasi lebih kuat untuk berkembang dan memperoleh akses pembiayaan.

Editor: Dedi Mahdi