Bojonegoro Susun Rencana Lingkungan Hidup untuk 30 Tahun, Ini Sejumlah Ancaman Ekologisnya

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyiapkan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun mendatang. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro menggelar Konsultasi Publik I penyusunan RPPLH di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk menghimpun masukan terhadap dokumen perencanaan jangka panjang tersebut.

Baca Juga

UMKM Bojonegoro Ingin Naik Kelas? OJK dan FAME Ungkap Pentingnya Pengelolaan Keuangan Digital

Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro, Sahid, mengatakan penyusunan RPPLH menjadi pijakan penting untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, perlindungan lingkungan hidup tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara optimal.

"Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH," ujar Sahid.

Baca Juga

Puluhan Rumah Rusak hingga Pohon Tumbang Timpa Mobil usai Diterjang Hujan Angin di Bojonegoro

Dia menegaskan, setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam juga perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup," ungkapnya.

Penyusunan RPPLH dinilai mendesak mengingat Bojonegoro memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang beragam. Sektor minyak dan gas bumi (migas), bahan galian, pertanian, hingga kawasan hutan jati menjadi penopang aktivitas ekonomi daerah.

Baca Juga

Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Lima Kecamatan di Bojonegoro, Rumah Warga Roboh

Namun, potensi tersebut juga diikuti berbagai tantangan ekologis. Bojonegoro menghadapi persoalan defisit air, tingginya risiko banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, serta meningkatnya tekanan volume sampah dan limbah.

Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan pemanfaatan ruang dikhawatirkan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa dokumen tersebut dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan D3TLH, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga

Kata Pelatih Persibo Bojonegoro, Usai Ditahan Persipa Pati Tanpa Gol di Laga Perdana Liga Nusantara

Menurut Ema, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dan tidak lagi bersifat parsial. Perencanaan jangka panjang diperlukan untuk menjaga fungsi lingkungan di tengah meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya alam.

"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat," jelas Ema.

Dari sisi regulasi, penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025.

Baca Juga

BRIN Jajaki Pengembangan Biomassa di Bojonegoro, Limbah Pertanian Jadi Salah Satu Potensi

Ketentuan tersebut mengamanatkan agar dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni Juni 2028.

Dengan adanya dokumen perencanaan untuk periode 30 tahun, Pemkab Bojonegoro berharap arah pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem daerah.

"Melalui dokumen perencanaan berdurasi 30 tahun ini, Pemkab Bojonegoro optimistis arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang ke depan dapat berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem daerah," pungkasnya.

Editor: Dedi Mahdi