BOJONEGORO.INEWS.ID – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya dari sektor industri ekstraktif minyak dan gas (migas). Potensi tersebut membuat Bojonegoro setiap tahun menerima dana transfer cukup besar dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
“Dalam satu tahun ini, Pemkab Bojonegoro menerima dana transfer dari DBH Migas sebesar Rp4,4 triliun hingga Rp4,5 triliun,” ujar Nurul Azizah saat kegiatan “Sapa Bupati” yang digelar di Pendopo Malowopati, Kamis (17/4/2025).
Selain dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro juga mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Tahun ini, PAD ditargetkan mencapai Rp1,15 triliun, belum termasuk pendapatan yang dikelola langsung oleh rumah sakit daerah.
“Pendapatan dari RSUD yang dikelola sendiri lebih dari Rp500 miliar,” tambahnya.
Mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini juga mengungkapkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 mencapai Rp7,7 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Jika ada informasi yang menyebutkan APBD Bojonegoro mencapai Rp8 hingga Rp9 triliun, itu tidak benar karena sudah termasuk SiLPA,” tegasnya.
Namun demikian, Nurul menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), APBD murni tahun 2025 yang benar-benar dapat digunakan hanya sebesar Rp7,5 triliun.
“Sehingga masih terjadi defisit atau minus lebih dari Rp200 miliar,” pungkas Nurul Azizah, perempuan asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander.
Editor : Arika Hutama
Artikel Terkait
